Menteri Haji Buka Suara soal Tuduhan Korupsi Penunjukan Syarikah Haji 2026

MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan memberikan respons keras terkait tuduhan dugaan korupsi dalam penunjukan dua syarikah haji 2026. 

Ia menantang siapa pun yang menudingnya terlibat korupsi untuk membuktikan tuduhan tersebut melalui jalur hukum, bukan hanya melalui opini dan viral di media sosial.

“Kalau mereka yang menuduh itu punya bukti yang kuat, tolong serahkan kepada aparat penegak hukum. Kami sangat terbuka jika aparat penegak hukum ingin menyelidikinya,” tegas Gus Irfan di Jakarta Rabu (26/11).

Baca juga : Prabowo: Pemerintahan Bersih Jika Kualitas Hidup Pejabat Terjamin

Gus Irfan mengatakan tuduhan yang menyeret kementeriannya sudah ditanggapi langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang bahkan mengajak pihak yang menuduh untuk melakukan mubahalah atau sumpah kutukan.

“Tadi malam kita lihat beberapa tayangan yang viral. Wakil menteri kita mengungkapkan kegeramannya tentang tuduhan-tuduhan itu, sehingga beliau sempat mengatakan: ayo mubahalah,” ujar Gus Irfan.

Selain itu, Gus Irfan menegaskan bahwa kementeriannya siap diaudit dan tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti melanggar aturan. Ia mempersilahkan aparat penegak hukum untuk menindak semua pihak yang bersalah, termasuk pejabat di bawahnya.

Baca juga : Kasus Korupsi Dana Desa Meningkat, Wamendagri: Kami selalu Ingatkan untuk Transparan

“Jika memang nanti terbukti orang-orang kami di Kementerian Haji melakukan pelanggaran, silakan dihukum,” ujarnya.

Ia juga menyatakan kesiapannya menanggung konsekuensi apabila kasus tersebut menyeret dirinya sebagai pimpinan.

“Tidak elok kalau mereka dihukum, saya tidak,” kata Gus Irfan.

Lebih jauh, Gus Irfan mengingatkan seluruh jajaran Kemenhaj RI untuk menjaga integritas lembaga dan nama baik keluarga.

“Saya ingatkan, jangan melakukan hal-hal di luar kewenangan dan aturan yang sudah ditetapkan. Kita harus menjaga nama baik institusi dan keluarga,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj), Dahnil Anzar Simanjuntak, merasa dituduh terlibat praktik korupsi karena penunjukan perusahaan penyedia layanan haji (syarikah) yang berkurang jumlahnya dari delapan menjadi dua.  

"Saya akan berani bilang saya dan Gus Irfan (Menhaj Mochammad Irfan Yusuf) tidak korupsi sama sekali terkait dengan syarikah," ujar Dahnil dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Rabu (26/11). 

Dua syarikah untuk ibadah haji 2026 adalah Rakeen Mashariq Al Mutamayizah Company For Pilgrim Service dan Albait Guest.  Protes itu menurut Dahnil dilontarkan oleh para kartel haji yang melontarkan tuduhan korupsi atau “main-main” terkait penunjukan syarikah di Arab Saudi. (H-4)