Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh) turut berbahagia atas dilantiknya Moch Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah RI oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada hari ini, Senin (8/9).
Dalam keterangan tertulisnya, Himpuh menyampaikan selamat atas amanah yang baru saja diemban, serta mendoakan Gus Irfan agar senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan bimbingan dalam menjalankan tugas mulia ini.
Sebagai lembaga baru, Himpuh juga menyampaikan sejumlah harapan kepada Gus Irfan dan Dahnil Anzar Simanjuntak selaku Wakil Menteri Haji dan Umrah, antara lain regulasi dan kebijakan dapat terus disinergikan dengan seluruh unsur yang berkaitan dengan ekosistem haji dan umrah, sehingga tercipta iklim yang adil, transparan, sehat, dan berorientasi pada kepentingan jemaah.
Meningkatkan koordinasi antara pemerintah dan para penyelenggara haji pada umumnya, asosiasi pada khususnya, sehingga tercipta kolaborasi yang harmonis untuk melayani jemaah secara profesional dan amanah.
Memperkuat pembinaan serta pengawasan, agar seluruh penyelenggara umrah dan haji khusus dapat terus meningkatkan standar pelayanan sesuai tuntunan syariah dan kebutuhan jemaah.
Peningkatan kapasitas penyelenggaraan haji dan umrah agar mampu menghadapi tantangan jumlah jemaah yang terus bertambah setiap tahunnya.
Dapat bernegosiasi dengan posisi tawar yang lebih kuat terhadap Pemerintah maupun swasta di Arab Saudi. (H-1)
Menhaj mengakui bahwa dalam proses penetapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi, terdapat berbagai tantangan.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna menetapkan 64 Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan langkah penyidikan terbaru terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan serta distribusi kuota haji.
Istitaah kesehatan calon jemaah haji Indonesia 1447H/2026M menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/ 1447 H untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan celah-celah potensi kebocoran dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved