KPK Harus Sasar Semua Aspek Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat

Pengamat dari Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus menelusuri seluruh unsur dugaan korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh, tidak hanya pada aspek Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi juga pada pengadaan lahan yang disebut turut bermasalah.

“Sekali niat jahat itu direncanakan, maka semua hal yang bisa menopang rencana jahat itu pasti dijalankan,” ujar Herdiansyah saat dimintai tanggapan, hari ini.

Ia menilai wajar jika penyidikan KPK menemukan potensi penyimpangan bukan hanya dalam pembiayaan APBN, tetapi juga dalam pengadaan lahan proyek.

Baca juga : Danantara-Pemerintah Kolaborasi Tangani Utang Kereta Cepat

Menurut dia, dalam praktik korupsi besar seperti proyek strategis nasional, penyimpangan sering kali bersifat sistematis dan dilakukan di berbagai lini. Karena itu, penyidik KPK tidak boleh berhenti pada satu temuan. 

"Kalau pengadaan lahan milik negara juga dibeli oleh negara, itu bukan hanya soal penggelapan, tapi sudah masuk dalam ranah korupsi. Jadi semuanya mesti disasar,” tegasnya.

Herdiansyah menambahkan, penyidikan perlu memastikan siapa saja yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan dugaan korupsi tersebut, termasuk pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari transaksi lahan. 

Baca juga : KPK Ungkap Dugaan Tanah Milik Negara Dijual Lagi ke Negara dalam Proyek Whoosh

"Siapa yang terlibat, siapa yang merencanakan, siapa yang terserta, itu harus disasar oleh para penyidik,” katanya.

Ia juga mendorong agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dilibatkan dalam mengaudit seluruh alur penggunaan dana, baik dari APBN maupun sumber pembiayaan lainnya. Keterlibatan BPK, menurut dia, penting untuk memastikan transparansi dan memperkuat bukti dalam proses hukum.

“Dalam konteks proyek besar seperti kereta cepat ini, tidak cukup hanya bicara kerugian negara dari sisi pajak. Harus dilihat pula dari sisi pengadaan, pembiayaan, hingga pemanfaatan aset negara. Di situ letak pentingnya kolaborasi antara KPK dan BPK,” ujar Herdiansyah menutup. (Far/P-1)