Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
GURU Besar Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara Franz Magnis Suseno alias Romo Magnis mengungkap bahwa Presiden kedua RI, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Hal ini karena Suharto dinilai melakukan korupsi semasa kepemimpinan Orde Baru (Orba).
Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi bertajuk Menolak Gelar Pahlawan Soeharto di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Selasa, (4/11).
"Salah satu alasan mengapa Soeharto tidak boleh menjadi pahlawan adalah bahwa dia melakukan korupsi besar-besaran," katanya dalam diskusi.
Romo Magnis menilai tindakan Soeharto selama kepemimpinannya justru memperkaya keluarganya, kerabatnya dan juga dirinya sendiri. Sehingga tidak pantas menjadi pahlawan nasional.
Menurutnya, seorang pahlawan nasional diharapkan bekerja tanpa pamrih untuk memajukan bangsa dan tidak mencari keuntungan pada diri sendiri.
"Bagi saya, ini alasan yang sangat kuat bahwa (Soeharto) jangan dijadikan pahlawan nasional," katanya.
Selain itu, ia mengungkapkan bahwa seorang pahlawan nasional seharusnya tidak melanggar etika dan melakukan kejahatan. Ia bahkan tidak menyangka bahwa Soeharto bertanggung jawab atas genosida di tahun 1965-1966.
"Tidak bisa disangkal, bahwa Soeharto yang paling bertanggung jawab atas satu dari 5 genoside terbesar umat manusia di abad bagian ke dua abad ke 20, yaitu pembunuhan sesudah tahun 65, 66 antara 800 ribu (jiwa). Menurut Sarwo Edi yang sangat aktif 3 juta orang. Mengerikan sekali," katanya
Meski begitu, Romo Magnis mengungkapkan bahwa Soeharto salah satu presiden yang hebat karena membawa Indonesia keluar dari krisis moneter. Selain itu, Suharto juga membaut Indonesia diakui, salah satunya dengan tergabung ke dalam ASEAN. (Cah/P-3)
ADA sejumlah kalangan, terutama aktivis hak-hak asasi manusia, sangat kecewa dengan sikap Muhammadiyah yang menyetujui pemberian gelar pahlawan pada mantan Presiden Soeharto.
Bahlil Lahadalia menilai Soeharto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Ia berharap pihak yang menolak dapat menerima keputusan pemberian gelar tersebut.
Titiek Soeharto menilai pro-kontra penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional merupakan hal wajar. Ia membantah ada campur tangan keluarga Cendana dalam penetapan gelar Pahlawan Soeharto
Paguyuban Persaudaraan Trisakti 12 Mei 1998 menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait keputusan pemerintah yang memberikan Gelar Pahlawan Nasional kepada sejumlah tokoh.
Politisi PDIP Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik Soeharto usai menyebutnya pembunuh jutaan rakyat
Bahkan dunia media sosial seperti X (twitter) ini penetapan Suharto sebagai Pahlawan Nasional menjadi tranding.
Romo Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat Driyarkara, menegaskan Presiden Soeharto tidak layak mendapat gelar Pahlawan Nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved