Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto melantik ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Pelantikan dilakukan di Istana Negara, Jakarta, hari ini
Pelantikan berdasarkan Keppres 110P tahun 2025 tentang pengangkatan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
Sebelum dilantik, Prabowo terlebih dahulu mengambil sumpah. Para pejabat itu kemudian mengikuti pembacaan sumpah yang dibacakan Prabowo.
"Bahwa saya akan setia dan memegang teguh UUD NRI tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalan menjalan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," kata Prabowo, diikuti para pejabat negara baru.
Mereka yang dilantik adalah Velix Wanggai sebagai Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Velix pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bidang pembangunan daerah.
Selain Velix, Prabowo juga melantik delapan anggota komite. Anggota komite, di antaranya John Wempi Wetipo,Ignatius Yoko Triyono, Paulus Waterpauw, Ribka Haluk, Ali Hamdan Bogra, Gracia Josaphat Jobel Mambrasar Yani, John Gluba Gepze, dan Johnson Estrella Sihasale.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo dijadwalkan melantik sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, sore ini. Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk terpantau hadir di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu siang.(Bob/P-1)
Komnas HAM Perwakilan Papua mengharapkan kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di daerah ini dapat menyelesaikan masalah konflik di Bumi Cenderawasih.
Andreas mengaku ia beberapa waktu lalu kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia menerima aspirasi dan permohonan untuk melakukan pembangunan infrastruktur.
Jalur dialog secara intensif harus dibuka oleh pemerintah karena situasi kekerasan di Bumi Papua terus berlangsung sejak lama.
Amnesty International Indonesia mengkritik rencana penyempurnaan komando operasi di Papua yang dinilai akan memperparah konflik dan pelanggaran HAM
Presiden Prabowo Subianto mendorong percepatan pengembangan energi berbasis sumber daya lokal di Papua. Mulai dari kelapa sawit, tebu, hingga singkong (cassava).
Anak muda Papua diminta agar tak mudah terprovokasi dengan isu-isu HAM yang sering dilempar dan dilakukan oleh kelompok Separatis Papua merdeka secara masif hanya untuk mendapat simpatik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved