Immanuel Ebenezer Kena OTT, Pukat UGM: Ikut Retret Kabinet tapi Masih Korupsi

PENELITI Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menyoroti Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.

Zaenur Rohman menyebut, pola dari orang yang terkena OTT biasanya telah melakukan perbuatannya lebih dari satu kali. Ia pun menduga hal yang sama juga berlaku pada kasus wamenaker. 

“Orang yang tertangkap tangan (OTT) biasanya telah melakukan sekian kali perbuatan korupsi, jarang OTT tersangka karena baru pertama kali melakukan. Artinya ini sudah sangat nekat sekali,” kata Zaenur pada Jumat (22/8). 

Baca juga : Wamenaker Immanuel Ebenezer Terjaring OTT KPK, DPR: Ibarat Gol Bunuh Diri

Zaenur menjelaskan, fakta terkait Kementerian Ketenagakerjaan yang kembali tercoreng kasus korupsi. Dalam dua tahun terakhir, setidaknya tiga kasus di kementerian tersebut ditangani KPK. Hal ini menandakan pejabat sudah tak lagi gentar terhadap ancaman penegakan hukum.

“Dalam konteks Kemenaker ini sangat problematik karena saat ini pun ada penyidikan TKA dan ada kasus baru artinya tidak ada perbaikan apapun di sana baik di level birokrasi maupun pimpinan, mereka tidak ada intervensi untuk perbaikan sistem,” tukasnya. 

Selain itu, Zaenur juga mengungkit terkait efektivitas anggota Kabinet Merah Putih telah mengikuti retret maupun pembekalan terhadap sikap integritas dan antikorupsi yang terjalin. Ia menilai kegiatan tersebut memang tak cukup untuk mencegah para pejabat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Baca juga : KPK Bantah Noel Ebenezer Masuk Rumah Sakit Usai Kena OTT

“Mereka sudah ikut retret dan pembekalan tetapi masih terjerat korupsi, artinya memang berbagai kegiatan itu tidak cukup untuk menegakkan integritas para pembantu Presiden,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Zaenur mengidentifikasi bahwa perbuatan korupsi ini di tingkat kementerian biasanya kerap berkaitan dengan praktik jual beli kewenangan, pengadaan barang dan jasa, dan pengisian jabatan publik serta praktik kewenangan  perizinan. 

“Hal-hal itu yang harus didalami oleh KPK, jadi harus dibongkar semua. Apakah sekian banyak kendaraan mewah itu berasal dari para pelaku atau hasil dari tindak pidana korupsi. PPATK harus bantuk untuk mengecek aliran dana,” ujarnya. (H-4)