Pemerintahan Prabowo Subianto Hadapi Tantangan Global yang Besar

KEHADIRAN negara untuk menguasai kembali aset-aset strategis bangsa seperti tambang-tambang, ladang minyak, perkebunan dan lainnya untuk dikuasai dan dikelola demi kepentingan kemakmuran rakyat, merupakan sebuah keharusan. Hal itu merujuk pada berbagai arahan Prabowo Subianto untuk menjalankan pasal 33 UUD 1945.

Hal itu terungkap dalam diskusi GREAT Institute dengan mantan Menteri Keuangan dan Komisaris Utama MIND.ID Fuad Bawazier sebagai narasumber utama. Diskusi yang berlangsung di kantor GREAT Institute, Jakarta Selatan, ini mengangkat tema Prabowonomics dan Tantangan Terbesar di Era Perang Global.

Antisipasi Ketegangan?

Kesimpulan dari diskusi itu adalah pemerintahan Prabowo Subianto harus secepatnya melakukan industrialisasi yang berhubungan dengan kedaulatan pangan serta energi. 

Baca juga : Prabowo Hadiri Forum Ekonomi Rusia, Duduk Sejajar dengan Presiden Putin

Berikutnya, pemerintah harus mengantisipasi ketegangan global yang mendorong kecenderungan pilihan sekutu politik kita. Kecenderungan pilihan Prabowo Subianto untuk lebih dekat ke Rusia, Tiongkok, dan negara-negara BRICS, dibandingkan barat, mempunyai konsekuensi yang harus dikaji lebih dalam.

Penuh Tantangan?

Ketua Dewan Direktur GREAT Institute, Syahganda Nainggolan, membuka diskusi dengan menekankan bahwa Prabowo Subianto menerima amanah sebagai Presiden Republik Indonesia pada masa yang paling penuh tantangan dalam sejarah modern. “Kondisi dunia tengah mengarah pada perang global, yang kini telah nyata terjadi di berbagai kawasan, dari Gaza hingga Laut Cina Selatan. Multilateralisme runtuh, blok-blok kekuasaan kembali menguat,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Sabtu (21/6).

Diskusi ini menghadirkan pembicara yakni Fuad Bawazier, anggota Komisi V DPR RI Musa Rajekshah, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Ketua Umum KSPSI Jumhur Hidayat, Komisaris utama PT. ANTAM Rauf Purnama, dan peneliti GREAT Institute Adhamsky Pangeran. Tampak hadir juga mantan Dubes Mesir Helmy Fauzi, Dian Fatwa, Zarmansyah, Adhie Massardi, serta Hatta Taliwang.

Dikotomi Rezim?

Sejurus dengan Syahganda, Fuad Bawazier dalam ceramahnya meminta agar tidak ada dikotomi Orde Baru, Orde Lama maupun rezim-rezim setelah reformasi dalam melihat pasal 33 UUD 45 tersebut. Sebab, sepanjang pasal itu masih ada dalam konstitusi kita, maka kita harus melaksanakan. Menurutnya sejauh ini komitmen Prabowo melaksanakan amanat pasal 33 UUD 45 itu tampak nyata.

Fuad Bawazier dalam paparannya menegaskan bahwa Prabowonomics berpijak pada semangat Pasal 33 UUD 1945. Ia mengkritik keras kerusakan sektor sumber daya alam pasca-reformasi, dan menegaskan bahwa jika Pasal 33 tidak dijalankan dengan serius, lebih baik dihapus saja agar bangsa ini tidak terus menerus menjadi bangsa hipokrit. (Cah/P-3)