Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra (JTSS) yang dilaksanakan PT Hutama Karya Tahun Anggaran 2018-2020.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya telah menyita satu unit apartemen senilai Rp500 juta yang berlokasi di Tangerang Selatan, Banten pada Selasa (10/6).
“Penyidik juga melakukan penyitaan terhadap 1 unit apartemen yang bernilai sekitar Rp500 juta, yang berlokasi di Tangerang Selatan,” kata Budi dalam keterangannya, Rabu (11/6).
Budi mengatakan bahwa alasan penyidik menyita apartemen tersebut karena diduga berkaitan dengan aliran dana dari kasus korupsi pengadaan lahan Tol Trans Sumatera.
“Penyitaan dilakukan karena penyidik menduga apartemen tersebut terkait dengan aliran dana dari perkara yang ditangani,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam perkara ini KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni BP selaku mantan Direktur Utama PT Hutama Karya; MRS selaku mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis Jalan Tol PT Hutama Karya; dan IZ dari pihak swasta.
Lembaga antirasuah itu juga telah mencegah mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Bintang Perbowo, pegawai PT Hutama Karya M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.
KPK menduga negara mengalami kerugian hingga belasan miliar rupiah dalam kasus pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatra tersebut. (H-3)
SECARA kumulatif, total trafik harian pada ruas tol Trans Sumatra yang telah beroperasi mencapai 120.757 kendaraan, atau meningkat 28,78% pada libur Isra Mikraj dibandingkan trafik normal.
MENGANTISIPASI lonjakan arus lalu lintas selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) rest area di Tol Trans Sumatra beroperasi 24 jam penuh.
Di balik skema mega strategis ini, hambatan di lapangan tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah pengadaan lahan, yang membutuhkan lebih dari 35.000 hektare.
Salah satu di antara mereka yakni mantan Direktur Utama PT Hutama Karya Realitindo Koentjoro dan eks Direktur PT STJ Setya Shri Laksana.
Volume lalu lintas (VLL) mencapai 125.839 kendaraan pada Senin (30/12) atau meningkat 38,50% dari VLL normal.
KPK mengungkapkan modus yang terungkap ini sangat merugikan negara karena mengharuskan pemerintah membeli kembali tanah yang seharusnya sudah menjadi milik negara.
KPK menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada 16 Oktober 2025. Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved