Kepengurusan Baru PKS Harus Cerminkan Substansi Parpol Islam Bukan Simbolik

Peneliti Senior Pusat Riset Politik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli mengatakan terbentuknya kepengurusan baru dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dinahkodai Sohibul Iman sebagai Ketua Majelis Syura dan Almuzzammil Yusuf sebagai Presiden PKS, akan membawa iklim yang baru.

“Dengan duet Sohibul dan Almuzammil ini akan membawa PKS sebagai ‘wajah baru’ partai Islam yang lebih baik dan menekankan pada substansi ajaran islam bukan pada simbol Islam,” kata Lili saat dikonfirmasi Media Indonesia pada Kamis (5/6).

LilIi menilai sejak dideklarasikan sejak 2002, PKS konsisten menjadi partai politik yang selalu mengalami pergantian kepemimpinan di setiap periode kepengurusan berakhir dan tidak hanya bertumpu pada satu sosok. 

Baca juga : Dukungan Menguat, Aher Layak Menjabat Sekjen PKS

“Nahkoda baru tersebut menunjukkan bahwa PKS sudah settle dalam memilih pemimpinnya. Prosesnya juga berjalan demokratis, lancar tanpa ada gejolak. PKS dalam regenerasi kepemimpinan berjalan dengan baik, tidak mentok dalam satu figur sentral yang itu-itu saja,” tukasnya. 

Kendati demikian, Lili menuturkan bahwa ke depan PKS memiliki tantangan umum mampu memperbesar ceruk pemilih khususnya dari luar pemilih Islam. Tugas pengurus yang baru itu juga harus bisa mengonsolidasi basis pemilih agar kian kuat dan mengakar. 

“Tantangan PKS ke depan tentu terkait konsistensi dalam mengusung tema moderat dan pluralis. Selain itu juga bagaimana sumbangan PKS dalam menegakkan keadilan, pemerataan dan pemberantasan korupsi,” katanya. 

Baca juga : Al Muzammil Yusuf Jadi Presiden PKS, Sohibul Iman Ketua Majelis Syuro

Selain itu, PKS juga harus mampu merepresentasikan diri sebagai partai islam yang inklusif khususnya kepada anak muda sebagai basis terbesar pemilih di pemilu 2029.  

“Harus bisa memberikan contoh dan teladan. Begitu juga tentang kegelisahan anak-anak muda terkait dengan masa depannya yakni masalah lapangan kerja harus menjadi perhatian. PKS juga harus konsen terhadap demokrasi yang sedang mengalami kemunduran,” imbuhnya.

Lebih jauh, dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden yang membuka kesempatan bagi partai politik untuk bisa memunculkan kader terbaiknya, PKS diharapkan dapat mempersiapkan calon presiden atau wakil presiden dari kalangan internal dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. 

“KS harus tetap bersikap kritis. Publik menaruh harapan besar pada PKS sebagai partai yang tetap kritis karena itu bagian dari jati diri PKS. Jika tidak, PKS kehilangan elan vitalnya,” pungkasnya. (Dev/P-1)