Headline
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Indonesia akan alihkan sebagian impor minyak mentah ke AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI menyelidiki dokumen skripsi Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus dugaan memiliki ijazah palsu yang diadukan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA). Diketahui, Jokowi membuat skripsi untuk sarjana muda atau S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada (UGM) menggunakan mesin tik tipe Pica.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Djuhandani Rahardjo mengatakan skripsi Jokowi itu berjudul 'Studi tentang Konsumi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kotamadya Surakarta. Skripsi itu ditulis Joko Widodo dengan nomor mahasiswa 1681.
"Atas skripsi tersebut telah diuji Puslabfor dengan pembanding skripsi rekan-rekan senior dan junior Bapak Joko Widodo yg hasilnya sebagai berikut pertama, terdapat banyak merek mesin ketik yang beredar namun dapat diklasifikasikan ke dalam dua tipe yakni tipe pica dan elite," kata Djuhandani dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (22/5).
Kedua, tipe pica memuat 10 huruf dalam 1 inch dan tidak menunjuk font tertentu seperti saat ini ada tipe ketikan digital. Selanjutnya, Djuhandani menyebut penyidik telah meneliti skripsi Jokowi dari bab 1 sampai bab terkahir. Kemudian, Puslabfor Bareskrim Polri memastikan mesin ketik yanh digunakan adalah tipe pica.
"Khusus lembar pengesahan skripsi dibuat dengan hand press letter press, sehingga apabila diraba tulisannya tidak rata atau cekung," katanya.
Djuhandani melanjutkan uji labfor tersebut bersesuaian dengan keterangan dari pemilik percetakan saat itu. Sehingga, terjawab tidak ada proses cetak menggunakan alat lain selain mesin ketik dan alat cetak hand press atau letter press.
Lebih lanjut, Djuhandani mengatakan penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985. Dokumen itu telah diuji secara laboratoris berikut sampel pembanding dari tiga rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM.
"Meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut. Maka, antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama," pungkas Djuhandani.
Dengan demikian, Polri memastikan ijazah S1 Jokowi asli. Pengaduan masyarakat (Dumas) oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Eggi Sudjana pun dihentikan karena tidak ditemukan tindak pidana yang dilakukan Jokowi. (Yon/P-2)
Apa saja yang membuat mahasiswa tingkat akhir rentan mengalami hopelessness?. Mari kita lihat dari dua sisi: internal dan eksternal.
“Pendampingan akademik yang sesuai dengan kaidah penelitian dapat membantu mahasiswa memahami proses akademik secara lebih mendalam tanpa melanggar etika.
“Sebagai anak saya hanya ingin bantu menutup utang tersebut supaya keluarga bisa hidup lebih tenang.”
Prestasi Sahid di beberapa kompetisi memukau dan membuatnya berhak lulus dari bangku kuliah tanpa harus membuat skripsi.
Global Publikasiana menggelar webinar gratis bertema Skripsi Hack: Mutasi Mudah Menata Skripsi, Rabu (6/3). Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membantu para mahasiswa tingkat akhir.
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved