Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Istana Prasetyo Hadi menerangkan bahwa pertemuan Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden ketujuh Joko Widodo hanya ada pada masalah waktu. Pras juga membantah adanya dugaan Prabowo menghindari pertemuan karena takut dinilai dikendalikan Jokowi.
“Kalau masalah ketemu kedua tokoh bangsa Pak Presiden ke-7 dan Pak Presiden Prabowo, ini masalah waktu. Di tengah kesibukan Beliau berdua, cocokan waktunya ada yang belum, belum ketemu begitu,” terang Pras, yang dikutip (11/5).
Pras juga menerangkan jika Jokowi ingin bertemu dengan Prabowo maka konteksnya dalam kerangka silaturahim.
Pras menegaskan di dalam pemerintahan Prabowo tidak ada matahari kembar.
“Jadi jangan ditafsirkan kemana-mana meskipun belum ketemu,” tandasnya.
Sebelumnya, Peneliti Senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menyoroti isu matahari kembar yang muncul setelah sejumlah menteri pemerintahan Presiden Prabowo sowan ke Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Menurutnya, para menteri diminta untuk fokus bekerja untuk rakyat.
“Para menteri sekarang fokus ke pekerjaan masing-masing karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan," kata Lili, kepada Media Indonesia, Senin (21/4). (H-4)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan tidak ada rencana dari pemerintah untuk mengutip pajak dari amplop nikah.
Pras sapaanya mengatakan belum ada konfirmasi secara resmi karena undangan masih berproses. Namun, secara informal, Prasetyo telah mendapatkan konfirmasi kehadiran mereka.
Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat menanggapi pertanyaan wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, hari ini.
Hal itu disampaikan Prasetyo menanggapi berbagai usulan dari sejumlah pihak yang mendorong agar pemerintah mempertimbangkan moratorium pembangunan IKN.
Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut (giant sea wall). Rencana ini, kata dia, masih dalam proses
Mensesneg menegaskan bahwa dalam pertemuan tersebut tidak dibahas mengenai isu perombakan kabinet. Termasuk kemungkinan masuknya kader PDIP ke dalam Kabinet Merah Putih.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved