Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menyebut TNI selalu dituduh ingin menjadi diktator. Hal itu diungkapkan Prabowo saat berpidato dalam acara halalbihalal purnawirawan TNI AD dan keluarga besar TNI-Polri di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (6/5/2025).
“Kita TNI selalu dituduh bahwa kita mau jadi diktator. Selalu dituduh. Padahal saya ingatkan ke banyak tokoh-tokoh, coba buka sejarah dunia, tunjukkan contoh di mana ada sebuah tentara yang mundur dari politik, dari kekuasaan,” tegas Prabowo.
“Kita mundur dengan rela. Reformasi itu, saudara-saudara yang sukseskan reformasi itu adalah tokoh-tokoh TNI-Polri, ABRI,” tambahnya.
Orang nomor satu di Indonesia itu juga menyebut dari survei internasional, rakyat Indonesia menjawab soal institusi yang paling dipercaya adalah TNI.
Prabowo membeberkan untuk masuk TNI terdapat seleksi, sehingga yang berhasil masuk merupakan orang-orang yang patriotik.
“Jadi begitu pensiun, begitu kita keluar tentara, rasa cinta tanah air, rasa tanggung jawab, rasa ingin berbakti, rasa ingin selamatkan bangsa dan negara masih kuat. Dan karena itu senior TNI ada yang terjun ke politik,” tandasnya. (Ykb/I-1)
Bazar TNI menyediakan berbagai bahan pokok dengan harga 15 persen lebih murah dari pasar untuk meringankan kebutuhan Lebaran masyarakat.
TNI tegaskan sistem peradilan militer tetap independen dan di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sidang uji materi UU No. 31/1997 di Mahkamah Konstitusi.
Peran aktif prajurit TNI dalam membantu masyarakat dearah adalah wujud pengabdian Dan kecintaan TNI terhadap Rakyat dan Bangsa Indonesia.
Mabes TNI buka suara terkait beredarnya Telegram Panglima TNI mengenai status Siaga 1. Simak penjelasan Kapuspen TNI soal pengamanan objek vital nasional.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-65 Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved