Kepala Daerah Dituntut Tunduk kepada Presiden Prabowo Subianto

Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menegaskan bahwa kepala daerah harus mendukung semua kebijakan yang telah ditetapkan Presiden Prabowo Subianto. Kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah, pun diharapkan bisa menyamakan visi para kepala daerah terpilih.

"Dengan retret ini, kepala daerah diharapkan bisa memahami Astacita dan visi misi Presiden Prabowo sehingga mereka mendukung semua kebijakan dan program pemerintah," jelas Toha dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (20/2).

Setelah dilantik Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis ini, para kepala daerah akan mengikuti retret pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Lembah Tidar, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Baca juga : Rano Karno sebelum Pelantikan Kepala Daerah: sudah Sarapan Nasi Uduk

Sebanyak 505 kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang tidak ada gugatan atau selesai gugatan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti pelantikan kepala daerah dan pembekalan di Magelang.

Mereka akan memperoleh materi yang disampaikan langsung oleh 42 menteri Kabinet Merah Putih tentang Astacita yang menjadi visi misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Retret kepala daerah memang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, undang-undang itu mengatur tentang kewenangan kepala daerah dalam mengelola pemerintahan daerah, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Baca juga : Ada Mantan Presiden Isi Materi di Retret Kepala Daerah

"Retret kepala daerah dapat dimaknai sebagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan peningkatan kinerja kepala daerah," ucap Toha.

Toha menilai retret yang digagas Presiden Prabowo itu sangat visioner dalam kaitannya dengan peran pemerintah pusat terhadap pemda, dalam hal peningkatan kualitas pelayanan, pengawasan, dan pengembangan kapasitas.

"Retret kepala daerah menunjukkan keseriusan Presiden Prabowo menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai program Astacita," ucapnya.

Baca juga : Perbaikan Sekolah Rusak Harus Jadi Perhatian Kepala Daerah

Ia juga mengimbau agar tidak ada kepala daerah yang memberontak, berniat tidak hadir dalam kesempatan tersebut.

"Sebagai mantan kepala daerah, saya percaya retret kepala daerah dapat menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja, kapasitas, dan kepemimpinan kepala daerah," ujar Toha yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Sukoharjo.

Pelantikan kepala daerah 2025 secara serentak disebut menjadi momen bersejarah yang menandai komitmen kuat pemerintah dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada pelayanan publik.(Ant/E-3)