Survei LSI: 44,9% Publik Menilai Positif Kinerja Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan Prabowo-Gibran

HASIL temuan survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemberantasan korupsi pada 100 hari kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 44,9%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ini masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi pemerintah.

“Untuk pemberantasan korupsi, penilaiannya sekarang cukup positif. Ada 44,9% yang menilai pemberantasan korupsi pada Januari 2025 ini katakanlah setelah 100 hari pemerintahan positif, karena dibandingkan dengan yang menilai buruk atau negatif itu 26,2%,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam paparan hasil surveinya secara daring, Minggu (9/2).  

LSI mencatat 9% responden menilai pemberantasan korupsi sangat baik, 35,8% menilai baik, 24,4%  menilai biasa sana, 21,3% menilai buruk, 4,9% menilai sangat buruk dan 4,5% menjawab tidak tahu/tidak Jawab.

Baca juga : Survei Kompas: 80,9 Persen Publik Puas dengan Pemerintahan Prabowo-Gibran

“Kami menanyakan secara khusus soal pemberantasan korupsi ini karena memang dalam terminologi hukum kita, korupsi adalah satu kejahatan luar biasa. Dan kita tahu korupsi menjadi salah satu problem yang terus-menerus muncul,” ungkap Djayadi.

Djayadi menilai pemberantasan korupsi menjadi persoalan mendesak setelah ekonomi yang menurut masyarakat harus segera diatasi. Dikatakan bahwa masyarakat sangat berharap agar selain urusan ekonomi, pemberantasan korupsi bisa benar-benar menjadi prioritas pemerintah.

“Masalah mendesak menurut publik itu nomor satu soal ekonomi sehari-hari seperti harga barang dan kebutuhan pokok, lalu nomor dua itu pemberantasan korupsi. Padahal, beberapa waktu sebelumnya, korupsi itu masih nomor tiga dan empat, tapi sekarang di awal pemerintahan baru tampaknya masyarakat sangat berharap agar pemberantasan korupsi itu menjadi benar-benar prioritas pemerintah,” tukasnya.

Baca juga : NasDem: Keyakinan Publik Modal Kuat bagi Pemerintahan Prabowo

Selain itu, Djayadi mengatakan bahwa penilaian masyarakat pada masa awal sebuah pemerintahan, seringkali merupakan gabungan antara evaluasi kinerja sekaligus harapan.

“Itu yang perlu menjadi catatan. Jadi penilaian positif terjadi pada saat ini, maka harus diterjemahkan juga sebagai harapan yang tinggi kepada pemerintahan baru, termasuk pada para penegak hukum,” tuturnya.

Djayadi mengatakan survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka terhadap 1.220 orang responden yang dipilih melalui metodologi multistage random sampling. Margin of error dari ukuran sampel tersebut sebesar lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.

“Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Diketahui, responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih pada 20-28 Januari. Selain itu, sampel yang digunakan juga bersifat representatif dari unsur gender, desa kota, usia, agam, etnis dan wilayah yang digunakan secara proporsional pada seluruh provinsi di Indonesia. (Z-9)