Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
KETUA DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amri M Ali menegaskan bagi PPP persoalan Fusi sudah tuntas bahkan tidak lagi menjadi topik utama dalam penempatan kader pada jabatan strategis. Sebab, PPP wajib memberikan prioritas bagi para kader yang memiliki loyalitas, idealisme, kemampuan, integritas, serta jati diri yang mumpuni untuk menempatkan posisi strategis.
“Apalagi dalam persaingan politik nasional saat ini. Sistem Pemilu telah bergeser dan pemilih berubah, sehingga Fusi tidak menjadi pilihan utama untuk menjadi pertimbangan. Kenyataannya, fusi sama sekali tidak menjadi alasan rakyat memilih parpol saat Pemilu,” kata Amri menanggapi munculnya sejumlah tokoh yang menamakan diri Eskponen Fusi PPP 1973 menjelang Muktamar ke-X, Senin (6/1).
Amri menjelaskan, yang perlu dilakukan saat ini adalah meninggalkan nostalgia masa lalu serta melakukan pembenahan secara cepat dan lugas agar PPP tidak ditinggalkan oleh umat.
“Kita berharap seluruh kader meninggalkan nostalgia masa lalu dengan turut berbenah. Sikap kader partai yang solid, idealis, responsif, serta mampu menjadi problem solving bagi permasalahan bangsa dan umat menjadi pilar utama yang harus diperankan oleh partai,” jelas Amri.
Amri menambahkan, konflik dan pertikaian tidak akan pernah menjadi jalan keluar bagi kebangkitan PPP. “Yakinlah bahwa konflik, friksi, dan pertikaian tidak akan pernah menjadi jalan keluar untuk PPP kembali jaya dan besar. Tetapi muhasabah, evaluasi, tabayyun, dan membangun kekompakkan yang solid dapat menjadi modal bagi sebuah perjuangan,” tutupnya.
Revitalisasi partai
Sebelumnya, eksponen Fusi menolak kepemimpinan Muhamad Mardiono selaku Pelaksana tugas Ketua Umum PPP dan menuntut revitalisasi pengurus partai. Namun, hal ini justru dianggap memperkeruh keadaan PPP di tengah perjuangan untuk bangkit kembali.
Selain itu, Eksponen Fusi yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Serikat Islam (SI), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), juga mengumumkan dukungan untuk sejumlah calon ketua umum PPP.
"Eksponen Fusi PPP 1973 mendukung pencalonan calon-calon ketua umum PPP dan pengurus PPP yang akan maju dalam muktamar, baik dari internal
maupun eksternal partai. Calon dari internal merupakan kader dari PPP," kata Ketua Umum Parmusi Husnan Fanani di Jakarta, Minggu (5/1).
Husnan menyampaikan calon yang diusulkan merupakan usulan tiap ormas, seperti NU yang mencalonkan mantan anggota DPR RI Habil Marati, dan Wakil Gubernur Jawa Tengah terpilih pada Pilkada 2024 Taj Yasin.
"Calon dari Parmusi, Persaudaraan Muslim Indonesia, Husnan B. Fanani, saya sendiri, anggota DPR RI 2009-2014 dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Azerbaijan 2016-2020, serta Hasrul Azwar, mantan Duta Besar RI untuk Maroko," ujarnya.
Selanjutnya, kata dia, SI mengusulkan mantan anggota DPR RI Achmad Farial. Selain itu, Perti mendukung mantan anggota DPR RI dan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara Anwar Sanusi.
Ia juga mengumumkan sejumlah nama calon ketum PPP dari eksternal, yakni mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Berikutnya, mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, Ketua Partai Masyumi Ahmad Yani, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, serta mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. (Ant/N-2)
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved