Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah tudingan adanya pihak internal yang membocorkan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap tersangka kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI Harun Masiku pada 2019. Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pihaknya belum menerima informasi itu.
"Sampai dengan saat ini sih belum ada informasi adanya pegawai internal yang melakukan pembocoran," ujar dia di Jakarta, Sabtu (4/1).
Tessa mengatakan Inspektorat KPK dan Dewas Pengawas (Dewas) KPK juga hingga saat ini tidak menemukan bukti soal adanya pegawai yang membocorkan operasi senyap tersebut.
"Itu saja yang saya bisa jawab," imbuh dia.
Dua tersangka baru telah ditetapkan oleh penyidik KPK dalam kasus suap yang melibatkan politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, Selasa (24/12/2024) yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).
Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan Hasto mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi Anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR RI terpilih dari Dapil I Sumsel. DTI juga disebut diminta untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. (Ant/H-3)
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
OTT ini terjadi pada Kamis, 5 Februari 2026, malam. KPK menyita ratusan juta atas penangkapan ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi kembali gelar OTT di Jakarta dan Kalimantan Selatan. Sejumlah pihak diamankan, kasus masih dalam pendalaman.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
KPK menggelar operasi tangkap tangan di Madiun dan menangkap 15 orang, termasuk Wali Kota Madiun. Sejumlah pihak dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan.
Kejaksaan Agung dilaporkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap empat orang, satu pejabat di Kejaksaan Negeri, dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dan Setwan DPRD.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved