Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi mengatakan, akan terus memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat baik secara regulasi dan substansi. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada poin memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
“Tentu dalam pelaksanaannya banyak tantangan yang dihadapi, namun dengan semangat gotong royong, BPIP dapat terus eksis, bahkan semakin memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Yudian dalam acara ‘Refleksi Akhir Tahun 2024 BPIP’ di Taman Ismail Marzuki Jakarta pada Kamis (19/12).
Yudian menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, BPIP merupakan lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPIP lanjut Yudian, mempunyai tugas membantu Presiden dalam meneruskan arah kebijakan Pembinaan ideologi Pancasila.
“BPIP bertugas memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian, dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi politik, dan komponen masyarakat lainnya,” jelasnya.
Selama lima tahun terakhir khususnya pada 2020-2024, Yudian menjelaskan lima tahun terakhir, BPIP telah menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk memperkokoh nilai-nilai Pancasila. Dikatakan bahwa hal tersebut meliputi standarisasi pendidikan ideologi pancasila hingga pelatihan kompetensi bagi tenaga pendidik.
“BPIP telah melakukan berbagai program strategis diantaranya satu, sosialisasi nilainya Pancasila ke seluruh penjuru tanah air dengan melibatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Dan dua, penetapan arah kebijakan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui peraturan BPIP nomor 4 tahun 2024,” jelas Yudian.
Lebih lanjut Yudian menjelaskan, program ketiga yang juga telah dijalankan BPIP yakni penyusunan buku teks utama atau BTU Pendidikan Pancasila yang bekerjasama dengan Kemendikbud Ristek. Serta program keempat yakni menetapkan strategisasi kurikulum pendidikan dan pelatihan atau Diklat PIP.
“Kami juga melakukan verifikasi dan pelerakiritasi penyelenggara Diklat PIP, dan stratifikasi penceramah dan pengajar Diklat PIP. Selain itu, kami juga menjalankan program pelatihan training of trainers atau TOD BPIP melalui Diklat bagi pengajar PIP berbasis BTU Pendidikan Pancasila,” tuturnya.
Tak hanya sampai di situ, Yudian memaparkan bahwa pihaknya juga telah menjalankan program cetak biru pendidikan dan pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila, yang diikuti dengan rekrutmen, seleksi, dan pelatihan Paskibraka serta penetapan Purna Paskibraka Duta Pancasila.
“BPIP menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas gotong royong dan kerjasama yang baik selama lima tahun ini, bersama kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya, termasuk rekan-rekan media,” tandasnya. (Dev/I-2)
BPIP meraih predikat Informatif dengan nilai 93,35 pada Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).
DEWAN Pakar BPIP Bidang Strategi Kebijakan Luar Negeri, Darmansjah Djumala, mengatakan bencana banjir Sumatra membangkitkan naluri kemanusiaan bangsa Indonesia.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan Pancasila harus menjadi roh kehidupan bangsa dan panduan dalam bertindak, berpikir, serta bersikap.
BPIP bukan sekadar simbol pembinaan ideologi, tetapi menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai Pancasila.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan 120 Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila kepada sekolah jenjang pendidikan Dasar dan Menengah di Kota Singkawang
Muchsin mencontohkan seperti peran Mahkamah Konstitusi (MK) yang bisa mengeluarkan putusan yang final dan mengikat. BPIP dinilai pas punya peran tersebut.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
BADAN Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memperingati Hari Ibu Tahun 2025 melalui kegiatan lokakarya tematik bertema Perempuan Menyapa, Perempuan Berdaya, Menuju Indonesia Emas 2045
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved