Melalui Menkopolkam, Prabowo Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi

PRESIDEN Prabowo Subianto mengutus Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan untuk hadir dalam perayaan Hari Antikorpsi Sedunia (Hakordia) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara menekankan komitmen pemberantasan rasuah di Indonesia.

“Komitmen pemerintah di dalam hal memerangi korupsi tertuang di dalam astacita misi ketujuh yang mengamanatkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,” kata Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12).

Budi mengatakan, Prabowo tidak memberikan toleransi dalam tindakan rasuah dalam bentuk apapun. Sebab, Kepala Negara sepakat bahwa tindakan itu merupakan kejahatan luar biasa yang menyusahkan rakyat.

Baca juga : Korupsi Kejahatan Luar Biasa

“Kita semua tahu bahwa korupsi adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, yang sangat menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa mengsengsarakan rakyat kita,” ucap Budi.

Menurut Budi, Prabowo mengapresiasi KPK yang terus memberantas rasuah dari segi pencegahan sampai penindakan. Presiden mau Indonesia bisa terbebas dari tindakan korupsi.

Budi juga menyebut Presiden telah memberikan dukungan penuh kepada penegak hukum untuk menindak kasus korupsi tanpa ragu. Perintah itu disamakan dengan pemberantasan judi online dan narkoba.

Baca juga : Budi Gunawan: Pimpinan KPK Baru Diharapkan Dapat Bersinergi Memberantas Korupsi

“Pada berbagai kesempatan, Bapak Presiden Prabowo Subianto juga memerintahkan kepada seluruh penegak hukum untuk tidak boleh ragu-ragu dan harus tegas di dalam memberantas tinda pidana korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan,” ujar Budi.

Kepala Negara meyakini Indonesia bisa menjadi negara dengan ekonomi yang kuat jika korupsi bisa dimusnahkan. Pemberantasan penting untuk memastikan iklim bisnis berjalan dengan lancar.

“Jika korupsi dapat diberantas, maka ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih pesat karena anggaran dan investasi akan lebih efektif dalam menciptakan iklim bisnis yang semakin sehat dan meningkatkan kepercayaan masyarakat serta para investor,” tegas Budi.

Budi juga menegaskan pihaknya di Kemenko Polkam siap membantu memberantas korupsi di Indonesia. Buktinya,S udah ada desk pencegahan dan pemberantasan rasuah yang dibuat.

“Desk ini bertujuan untuk mengkoordinasikan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperkuat tata kelola pemerintahan, agar lebih transparan dan akuntabel, serta memastikan sinergi antara lembaga penegak hukum dan kementerian terkait bisa berjalan semakin efektif dan mencapai target,” tutur Budi. (Can/I-2)