Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KORUPSI berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus dan corruption, yang berarti buruk, rusak, atau menyimpang dari norma yang benar.
Dikutip dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Kamus Hukum Black's Law Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran lainnya.
Korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak buruk pada berbagai sektor, seperti pembangunan, kualitas pendidikan, infrastruktur yang buruk, hingga memperburuk kemiskinan serta moral bangsa.
Sayangnya, masyarakat sering kali menganggap korupsi sebagai hal yang biasa, padahal ini merupakan tindak pidana luar biasa (extraordinary crime). Korupsi sudah ada sejak lama dan terus berkembang, dengan berbagai metode dan modus operandi yang semakin canggih.
Berdasarkan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu:
Tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 7 kelompok, yaitu:
Dalam pasal yang sama, terdapat aturan yang melarang tindak pidana korupsi, yaitu:
Menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara, dihukum penjara 1 hingga 20 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 1 miliar.
Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri untuk mempengaruhi keputusan jabatan, dihukum penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.
Pemborong atau pengawas yang curang dalam pembangunan, dihukum penjara 2 hingga 7 tahun dan denda Rp 100 juta hingga Rp 350 juta.
Pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji terkait jabatannya, dihukum penjara 1 hingga 5 tahun dan denda Rp 50 juta hingga Rp 250 juta.
Pegawai negeri yang memaksa pembayaran atau terlibat dalam pengadaan, dihukum penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Gratifikasi yang tidak dilaporkan dalam 30 hari, dianggap suap dan dihukum penjara seumur hidup atau 4 hingga 20 tahun, dan denda Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar.
Pemberantasan korupsi merupakan tugas bersama yang memerlukan kesadaran dan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat. Dengan penegakan hukum yang tegas dan partisipasi aktif, kita dapat menciptakan sistem yang transparan dan bebas dari korupsi demi kemajuan negara. (Kementerian Keuangan/BPK/Z-3)
Referensi :
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, KPK ” Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum Dan E-Announcement Untuk Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Terbuka, Transparan Dan Akuntabe”
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Di satu sisi, wamen adalah pembantu meteri yang seharusnya bekerja menjalankan roda pemerintahan. Di sisi lainnya, komisaris BUMN bertugas mengawasi kebijakan direksi BUMN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved