Belajar dari Konflik Masa Lalu untuk Membangun Masa Depan

SEBAGAI negara kepulauan nan besar dengan beragam suku-suku, Indonesia tidak lepas dari berbagai konflik. Namun, Jusuf Kalla menyebut, konflik dan resolusi konflik yang pernah dan sedang terjadi di Indonesia perlu mendapat perhatian untuk diperoleh pembelajaran bagi pembangunan perdamaian dan pengembangan demokrasi di masa depan.

Berdasarkan pengalamannya, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 ini menceritakan, banyak konflik di Indonesia yang awalnya disangka sebagai konflik SARA. Namun, setelah didalami sebenarnya adalah konflik yang disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat.

Misalnya, konflik GAM di masa lalu yang sebenarnya disebabkan oleh adanya ketidakpuasan terhadap Pemerintah Pusat. Aceh itu sebenarnya kaya sumber daya alam, tetapi Aceh hanya mendapatkan sedikit dari sumber daya tersebut.

Baca juga : Ungkap Kebenaran di Pilkada tapi Diintimadisi, Lapor ke LPSK

“GAM di Aceh, dimulai tahun 76. Kita tahu semua, juga tidak puas kepada pusat. Kenapa? Aceh, Aceh itu kaya dengan sumber daya alam, gas buminya. Tapi kenapa yang Aceh dapat sedikit?," terang dia di Balai Senat UGM, Kamis (29/11).

"Aceh, tidak maju, padahal gasnya luar biasa di Lhokseumawe itu," jelas Jusuf Kalla saat menyampaikan pidato kunci dalam Seminar Nasional dengan tajuk “Pengalaman Resolusi Konflik dan Perdamaian dalam Konteks Masa Depan Demokrasi Indonesia”, Kamis (28/11). "Jadi, banyak orang mengatakan ingin syariah itu karena tidak puas kepada kebijakan yang ada saat itu," lanjut dia.

Kalla menambahkan bahwa dalam resolusi konflik vertikal seperti di Aceh, Pemerintah haruslah memandang pihak yang berkonflik sebagai pihak yang setara, bukan sebagai musuh dari negara. “Perundingan harus menghormati satu sama lain itu harus,” ujar Kalla.

Baca juga : Dorong Moderasi Beragama untuk Sukseskan Pilkada Serentak 2024

Salah satu perancang resolusi konflik di Aceh, Prof. Hamid Awaluddin, mengungkapkan, konflik di Aceh juga bukan diawali oleh agama, tetapi ketidakadilan yang mereka alami.

Pelaksanaan syariat Islam, lanjut dia, sebenarnya tidak diminta oleh orang Aceh namun ditawarkan oleh Pemerintah. “Salah satu anggota perundingan saya mengatakan “Apa lagi yang anda inginkan. Kita sudah kasih syariat Islam kan, waktu Gusdur? Mereka dari juru runding GAM mengatakan “Anda salah. Kami tidak pernah minta syarat Islam tapi Anda yang berikan ya kami terima”. Jadi, bukan soal agama. Soal ketidakadilan,” ungkapnya mengkonstruksi perundingan saat itu.

Parsipatoris
Sosiolog UGM Lambang Trijono, Ph.D., menyampaikan, dalam sebuah resolusi konflik kita harus memandang pihak yang berkonflik secara saling menghormati dan mengikutsertakan mereka dalam proses penyelesaian konflik yang bersifat partisipatoris. “Mereka pihak-pihak yang berkonflik itu juga dilibatkan dalam menentukan proses serta hasilnya," terang dia.

Baca juga : Orangtua Diminta Pantau Emosi Anak Saat Hadapi Konflik

Lambang menyatakan, kalau boleh dikatakan, pendekatan seperti itu disebut yang sudah umum disebut partisipatoris atau pendekatan yang demokratis. Mereka yang berkonflik akan merasa memiliki dan ada kemandirian serta keberlanjutan (self sustaining peace process).

Direktur Institut Dialog Antar-iman (DIAN) Interfidei, Yogyakarta, Dr. A. Elga J. Sarapung menjelaskan, praktik dari keadilan sangatlah penting dalam membuat resolusi konflik. Dalam sebuah usaha mencapai resolusi konflik, kita haruslah netral dan tidak memihak, apapun alasannya.

“Cara efektif itu tentu soal pendekatan transformatif, bagaimana pemerintah seharusnya memperhatikan keadilan. Itu sangat penting. Tidak berpihak faktor apapun alasannya. Nah itu saya kira di situ. Kebijakan-kebijakan harus terjadi di samping pengembangan pendidikan,” tutup Elga.

Rektor Universitas Gadjah Mada Prof. dr. Ova Emilia, menyampaikan, seminar ini sangat penting karena menyampaikan pengalaman-pengalaman dalam membuat resolusi konflik. Keterkaitan antara pilihan strategi resolusi konflik merupakan upaya membangun perdamaian dan pengembangan demokrasi. (N-2)