Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai bahwa di momen HUT yang ke-79 ini TNI harus tetap berpegang teguh pada prinsip profesionalisme, integritas, serta meningkatkan kapabilitasnya.
"Sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, TNI harus terus meningkatkan kapabilitasnya, terutama di era modern dengan tantangan yang semakin kompleks seperti ancaman siber dan konflik kawasan," kata Fahmi saat dihubungi, Jumat (4/10).
Kendati begitu, menurut Fahmi masih terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi dalam tubuh TNI itu sendiri. Pertama, terkait dengan Peran dan fungsi TNI dalam sektor bisnis.
Baca juga : Spesial HUT TNI, Naik MRT, LRT dan Transjakarta Hanya Rp1
Fahmi mengatakan, munculnya kembali wacana yang memperbolehkan TNI untuk terlibat dalam bisnis merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dengan sangat hati-hati.
Di masa lalu, lanjut Fahmi, keterlibatan TNI dalam bisnis justru menimbulkan banyak persoalan, termasuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
"Jika wacana ini dipaksakan, ada kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat merusak netralitas dan profesionalisme TNI, serta mengaburkan fokus utama TNI dalam menjaga keamanan negara," ujarnya.
Baca juga : HUT TNI Ke-79, Polri Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Monas
Kemudian, yang selanjutnya harus dievaluasi oleh TNI adalah terkait dengan modernisasi dan anggaran. Fahmi mengatakan, seiring dengan tantangan keamanan yang semakin rumit, modernisasi alutsista TNI harus menjadi prioritas. Namun, realisasinya pun juga harus transparan dan terukur.
"Dengan adanya peningkatan anggaran militer, sangat penting bagi TNI untuk memastikan pengelolaan anggaran ini efektif, tanpa ada penyimpangan. Keterlibatan sektor swasta dan pengawasan yang kuat dari pemerintah serta publik bisa menjadi bagian dari reformasi yang dibutuhkan," tuturnya.
Selain itu, Fahmi juga menyoroti terkait hubungan antara masyarakat sipil dan militer. Menurutnya, TNI harus memperkuat lagi komitmen terhadap demokrasi dan supremasi sipil, agar tidak terjebak dalam kepentingan politik atau kepentingan elit tertentu.
Baca juga : Merayakan HUT TNI 5 Oktober, Kenali Sejarah dan Maknanya bagi Indonesia
"TNI harus memastikan bahwa loyalitasnya tetap kepada negara, bukan kepada individu atau kelompok tertentu," ucapnya.
Lebih lanjut, Fahmi juga mendorong agar TNI meningkatkan kapabilitas sibernya. Menurut Fahmi, saat ini ancaman tidak lagi terbatas pada wilayah fisik, tetapi juga dunia maya.
Ia menyebut, pembentukan matra siber TNI adalah langkah yang sangat baik, namun perlu didukung komitmen dan kebijakan yang jelas.
"Jadi, kita berharap TNI bisa terus menjadi institusi yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip utamanya," kata Fahmi. (Fik/P-2)
Open Base dan Static Show adalah kegiatan yang menampilkan pesawat dan merupakan bagian dari acara meriahkan hari bakti TNI AU.
Selain melakukan penambahan personel pengamanan di area stasiun, KAI Commuter juga melakukan pengaturan pola operasi perjalanan Commuter Line mengikuti situasi di lintas.
Jokowi menilai kecintaan masyarakat menjadi kekuataan bagi TNI. Ia meyakini TNI akan terus memperkuat Indonesia.
Menurut Wapres, TNI sebagai institusi tidak hanya menjaga kedaulatan bangsa, tetapi juga berperan dalam pembangunan nasional serta menjaga perdamaian dunia.
Selain itu, Jokowi turut meminta TNI untuk menjaga agar proses Pilkada Serentak yang akan berlangsung lancar. Proses pemilihan suara akan berlangsung pada November mendatang.
Presiden juga menyebut TNI telah berperan aktif dalam mengatasi berbagai tantangan dan krisis. Untuk itu, ia menyampaikan terima kasih kepada TNI.
Lebih dari separuh organisasi di Indonesia (54%) telah mengalami serangan siber berbasis AI dalam 12 bulan terakhir.
89% perusahaan rentan mengalami serangan siber yang mengancam keamanan basis data dan aktivitas digital organisasi.
Dengan sistem yang lebih sederhana namun tetap andal, organisasi dapat memperkuat perlindungan data tanpa harus mengorbankan efisiensi atau membebani anggaran.
Safenet menyayangkan proses pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (revisi UU TNI) yang dinilai tidak transparan dan tidak partisipatif.
ISO 27001:2022 adalah standar internasional yang mengatur SMKI dengan memastikan data pelanggan dikelola secara aman, transparan, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Ancaman siber yang kian kompleks membuat perusahaan di Indonesia membutuhkan solusi backup yang lebih cerdas dan efisien.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved