Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyerahkan kepada hukum yang berlaku terkait kadernya yang menjadi tersangka asusila di Singkawang Kalimantan Barat.
Baca juga : Resmikan Bandara Singkawang, Jokowi Harap Bisa Direplikasi di Daerah Lain
Pelaksana Harian (Plh) Presiden PKS Ahmad Heryawan mengatakan internalnya sudah akan memberikan sanksi terhadap kadernya tersebut.
"Kami memiliki dua langkah pertama langkah internal. Kami akan menyelesaikan secara internal ada tim internal akan memberikan sanksi internal di saat yang sama selain sanksi internal juga mekanisme," ujarnya.
Kasus yang menjerat kadernya itu merupakan masalah serius dan harus diproses hukum.
Baca juga : Kunker ke Kalbar, Presiden Joko Widodo akan Resmikan Bandara Singkawang
"Kami tentu menyerahkan, menghormati mekanisme hukum positif yang berlaku karena sudah pada posisi tersangka sehingga kita ikuti kita hormati untuk terus ada proses sesuai dengan undang-undang dan mekanisme yang berlaku," tegasnya.
Sebelumnya pelantikan anggota DPRD Singkawang, Kalimantan Barat periode 2024-2029 menuai sorotan. Anggota DPRD Singkawang terpilih HA ditetapkan sebagai tersangka asusila terhadap anak di bawah umur.
Meskipun berstatus tersangka, HA masih bebas bahkan ia hadir di acara pelantikan anggota DPRD Singkawang di Ballroom Gedung Wali Kota Singkawang hari ini, Selasa (17/9). (Sru/M-4)
Jumlah titik api (hotspot) kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan Barat terus menurun berkat langkah-langkah yang diambil lintas sektoral.
Sejumlah langkah strategis yang dilaksanakan oleh Polri, TNI, BNPB, BMKG, instansi terkait, relawan dan elemen masyarakat, khususnya di Kalbar sudah berjalan baik dan kompak.
Pemerintah Provinsi Kalbar mencatat luas area terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah tersebut mencapai 1.149,02 hektare, per 31 Mei 2025.
Sebuah inisiatif penting untuk memperkuat tata kelola ekosistem hutan, lahan dan ketahanan iklim di Kalimantan Barat akan segera dilaksanakan mulai 2025 sampai 2032.
Bea Cukai kolaborasi dengan Polda Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Kalbar guna memperkuat sinergi penegakan hukum, pemberantasan penyelundupan, dan menciptakan iklim bisnis.
Fitroh belum bisa memerinci barang yang diambil penyidik dalam penggeledahan itu. Informasi mendetail, termasuk lokasi penggeledahan akan diumumkan resmi oleh KPK.
WAKIL Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menghormati sikap PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan diri sebagai penyeimbang pemerintah.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved