Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
PERNYATAAN Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomalango yang kesulitan bertemu Presiden Joko Widodo dan perbandingan perlakuan presiden terhadap ormas dan KPK dinilai sebagai indikasi ketidakpedulian terhadap lembaga anti-korupsi.
Menurut Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur, pernyataan tersebut menandakan bahwa KPK di bawah kepemimpinan saat ini dan masa depan mungkin tidak akan memproses kasus-kasus yang melibatkan keluarga Presiden, termasuk kasus anaknya, Kaesang.
"Pernyataan Nawawi menunjukkan bahwa presiden tampaknya ingin memastikan KPK tidak akan mengganggu dirinya dan keluarganya, termasuk dalam kasus Kaesang. Hal ini menandakan bahwa kasus tersebut mungkin tidak akan diproses oleh KPK saat ini dan kemungkinan di masa depan, terutama jika pimpinan KPK yang terpilih adalah orang-orang yang bermasalah," ungkapnya di Jakarta, Sabtu (14/9).
Baca juga : Nawawi Curhat Lebih Mudah Ormas Ketemu Presiden Ketimbang KPK
Isnur juga mengkritik kepemimpinan KPK yang dianggap tidak konsisten dan mengabaikan isu-isu penting seperti hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan. Menurutnya, sikap ini terlihat jelas dari pengangkatan pimpinan KPK yang dianggap bermasalah dan pemilihan calon pimpinan serta dewan pengawas KPK yang dinilai tidak memenuhi standar.
"Sejak awal kepemimpinan KPK yang bermasalah, kita sudah merasakan ketidakpedulian terhadap isu HAM dan lingkungan. Kini, sinyal yang ditunjukkan adalah adanya campur tangan dalam pemilihan pemimpin KPK yang merupakan orang-orang pilihan presiden," tegas Isnur.
Isnur menambahkan bahwa pengangkatan pimpinan yang tidak bersih dan isu-isu terkait yang diabaikan menunjukkan adanya kepentingan politik yang mendominasi proses reformasi dan pengawasan lembaga anti-korupsi. (Z-8)
Jamiluddin mengatakan jika ingin rebranding, PSI harus menjawab persoalan yang sesunguhnya dihadapi partai anak muda tersebut.
Mampukah dia membesarkan PSI yang katanya partai anak muda itu? Atau sebaliknya, setelah tak lagi berkuasa, pengaruhnya bakal meredup untuk membesarkan PSI?
SELURUH kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) harus tegak lurus mendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah keduanya dilantik pada 20 Oktober nanti.
Bagaimana kita menimbang 10 tahun kepemimpinan Jokowi? Berhasilkah dia? Atau, sebaliknya? Perlu atau tidakkah kita berterima kasih kepada Jokowi?
Sikap KPK yang tak kunjung mengumumkan hasil analisa dari klarifikasi penggunaan jet pribadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep dikritik
KPK rampung menganalisis klarifikasi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep soal penggunaan jet pribadi untuk bepergian ke Amerika Serikat.
Tanak menegaskan status Hasto yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan tidak luntur meski adanya pemberian amnesti.
AMNESTI yang diberikan kepada Hasto Kristiyanto dinilai merupakan puncak gunung es masalah fundamental di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved