Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menyiapkan pengganti sementara untuk mengerjakan tugas 10 jaksa yang ditarik kembali ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Salah seorang jaksa yang menjalani tour of duty tersebut ialah Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.
“Tentunya akan diisi dengan pelaksana tugas atau pelaksana harian,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Tessa menjelaskan pelaksana harian tetap dibutuhkan untuk membantu pelaksana tugas. Sebab, orang yang diminta menggantikan itu tetap mengerjakan tugas di jabatan sebelumnya.
Baca juga : KPK: 10 Jaksa Ditarik Pulang dan akan Dapat Promosi dari Kejaksaan
“Kalau Plh (pelaksana harian) itu dia ada pejabatnya, ada pejabatnya berhalangan ada Plh. Tapi kalau pejabatnya tidak ada, akan di-Plt (pelaksana tugas)-kan, atau dikeluarkan surat perintah tugas untuk menjadi pelaksana tugas,” ucap Tessa.
Namun, pengganti sementara itu belum ditunjuk saat ini. Sebab, Ali Fikri dan kawan-kawan masih harus bertugas di KPK sampai penarikan ke Kejagung terjadi.
“Sampai dengan saat ini nama-nama sebagaimana yang sudah beredar, dan sudah dikonfirmasi oleh Kapuspenkum, semuanya masih menjabat di tempat tugasnya yang masing-masing,” ujar Tessa.
Salah satu dari 10 jaksa yang ditarik itu adalah mantan juru bicara KPK Ali Fikri. Kemudian, Ahmad Burhanuddin selaku Kabiro Hukum KPK, dan Andhi Kurniawan yang merupakan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK.
Tujuh jaksa lainnya menjabat fungsional di lembaga antirasuah. Mereka adalah Andry Prihandono, Ariawan Agustiartono, Arif Suhermanto, Atty Novianty, Arin Karniasari, Putra Iskandar, dan Titik Utami. (Can/P-3)
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Kejaksaan Agung menyebut kerugian negara akibat kasus pemberian kredit terhadap PT Sri Rejeki Isman (Sritex) dan entitas anak usaha oleh tiga bank daerah mencapai lebih dari Rp1 triliun.
Ada atau tidaknya tersangka baru dalam kasus tersebut, Anang belum bisa memastikan. Namun, ia menyebut bahwa Kejagung masih terus mendalami beberapa alat bukti dan keterangan.
MAKI tetap mencadangkan gugatan praperadilan melawan JAM-Pidsus jika penyidik 'gedung bundar' tak melakukan penambahan tersangka berdasarkan minimal dua alat bukti.
Pengadaan laptop Chromebook, di Kemendikbudristek tahun 2020–2022, sebenarnya sudah dirancang sebelum Nadiem Makarim resmi menjabat sebagai Menteri.
Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan akan kembali memanggil mantan Mendikbudristek, Nadiem Anwar Makarim, terkait dugaan korupsi dalam program pengadaan chromebook.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved