Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja sama dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Kuching, Sarawak, Malaysia, dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat menggelar itsbat nikah bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah tersebut.
Dikutip dari siaran pers Kemendagri, Senin (12/8), kegiatan ini ditujukan bagi 546 pasangan WNI yang menikah secara agama di Malaysia, tapi belum memiliki dokumen pernikahan resmi.
Baca juga : Makin Simpel, Bikin KTP WNI di Luar Negeri Cuma 2 Menit
Direktur Jenderal (Dirjen) Dukcapil Teguh Setyabudi mengapresiasi Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang berinisiatif menggelar Program Isbat Nikah bagi WNI di 4 Perwakilan RI di Malaysia. Ke-4 Perwakilan RI tersebut yaitu KJRI Kota Kinabalu sebanyak 250 pasangan nikah; KJRI Penang sebanyak 40 pasangan nikah; KJRI Kuching sebanyak 176 pasangan; dan KJRI Johor Bahru sebanyak 80 pasangan.
Baca juga : Ini 4 Indikator Pelaksanaan Pilkada Serentak Dinilai Berhasil
"Terima kasih dan apresiasi kami juga sampaikan kepada Konsulat Jenderal RI Kuching Sarawak Malaysia, Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dan Pejabat Pencatat Nikah Konsulat Jenderal RI Kuching yang sudah bekerja sama untuk mewujudkan kehadiran negara di tengah masyarakat dalam bentuk pemberian dokumen perkawinan melalui penetapan itsbat nikah dan penerbitan buku nikah," kata Teguh.
Teguh menegaskan, dokumen tersebut memberi akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan sebagaimana status keperdataannya. "Yaitu terutama biodata penduduk dengan status kawin tercatat dan akta kelahiran sebagai anak pasangan suami istri," jelasnya.
Baca juga : Kemenlu RI Berencana Repatriasi Jenazah WNI dari Bangladesh Pekan Depan
Teguh mengungkapkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir Ditjen Dukcapil Kemendagri telah mulai menerapkan kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Surat ini untuk memudahkan penerbitan akta kelahiran anak-anak dari pasangan yang belum tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) ataupun Dinas Dukcapil, tapi telah tercatat di kartu keluarga dengan status kawin.
Baca juga : Kemenlu RI Pantau Kasus Penikaman WNI di Philadelphia AS
"Kebijakan ini telah diakui sebagai inovasi dengan daya ungkit nasional terhadap upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran dan telah mendapat penghargaan TOP 45 dalam ajang Sinovik dari Kementerian PANRB," kata Teguh.
Kegiatan itsbat nikah bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi. Pasangan yang mengikuti itsbat nikah disahkan pernikahannya oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan diberikan buku nikah oleh pejabat pencatat nikah dari KJRI Kuching.
Teguh menambahkan, kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada WNI di luar negeri. “Dengan adanya kegiatan itsbat nikah ini, kami berharap dapat memberikan kepastian hukum dan mempermudah akses WNI terhadap berbagai layanan pemerintah,” ujarnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal (Konjen) RI Kuching R. Sigit Witjaksono menyatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak WNI yang berada di luar negeri. Dirinya berharap, kegiatan itsbat nikah dapat terus dilaksanakan secara berkala untuk memastikan seluruh WNI di luar negeri memiliki dokumen pernikahan yang sah dan diakui oleh negara.
"Kami ingin memastikan bahwa setiap WNI, termasuk yang berada di luar negeri memiliki dokumen pernikahan yang sah dan diakui oleh negara," ujarnya. (H-3)
Kebijakan visa cascade itu tak sekadar mempermudah kunjungan WNI ke Uni Eropa, tapi juga melancarkan upaya untuk berinvestasi, belajar, dan berjejaring.
KEMENTERIAN Luar Negeri Republik Indonesia (Kemenlu RI) menyatakan 12 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dan satu pendamping dari Iran telah tiba di Tanah Air.
Kemenlu tengah menangani kasus hukum yang menimpa seorang Warga Negara Indonesia (WNI) berinisial AP, yang ditangkap oleh otoritas Myanmar pada 20 Desember 2024.
Abraham Sridjaja mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk membebaskan selebgran asal Indonesia yang ditahan oleh pemerintah Myanmar.
Indonesia bisa melihat Filipina yang dinilai memiliki sistem tanggap darurat yang lebih cepat untuk melindungi para pekerja migrannya.
KEMENTERIAN Luar Negeri (Kemenlu) RI memastikan lebih dari 70 warga negara Indonesia (WNI) dari 97 WNI yang dievakuasi dari Iran telah tiba di Indonesia hingga Jumat (27/6).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved