TNI Kelola Bisnis Rentan Konflik Kepentingan

RENCANA penghapusan  larangan prajurit TNI melakukan kegiatan bisnis, menuai kritik. Pengamat Militer yang juga Kepala Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45) Jaleswari Pramodhawardani menegaskan revisi UU TNI harus dipikirkan secara cermat. Sebab, penghapusan larangan prajurit untuk berbisnis, dinilai dapat mengganggu profesionalitas TNI serta menciptakan konflik kepentingan.

"Keterlibatan prajurit dalam kegiatan bisnis dapat menciptakan konflik kepentingan, mengurangi fokus pada tugas-tugas militer yang inti dan merusak citra profesional TNI secara keseluruhan," papar Jaleswari melalui keterangan, dikutip Minggu (14/7).

Dani, sapaan akrab Jaleswari menambahkan, bahwa di negara-negara demokratis yang memiliki tentara profesional biasanya menerapkan larangan terhadap prajurit untuk terlibat dalam bisnis. Tujuannya demi menjaga independensi, netralitas, dan integritas, profesionalitas institusi militer.

Baca juga : Revisi UU TNI, Menko Polhukam Pastikan TNI Tak Menyentuh Politik Praktis

"Profesionalisme prajurit TNI, harus dijaga dengan ketat tanpa adanya campur tangan yang dapat mengganggu tugas dan tanggung jawab militer mereka," papar Dani.

Oleh karena itu, menurutnya kesejahteraan prajurit sebaiknya dijamin melalui mekanisme yang transparan dan adil di luar kegiatan bisnis yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Ia menilai penerapan Pasal 39 UU TNI yang melarang TNI melakukan kegiatan bisnisnya, sudah dipertimbangkan masak-masak oleh pembuat undang-undang terdahulu.

Baca juga : Penolakan Revisi UU TNI Dinilai Wajar

"Saya tidak bisa membayangkan bagaimana (mantan) panglima TNI sebelumnya seperti Laksamana Widodo, Djoko Suyanto, Pak Moeldoko, Pak Gatot Nurmantyo akan bereaksi ada usulan semacam ini," papar Dani.

Menurut Dani, peran DPR sangat penting dalam memastikan bahwa prajurit TNI dan tetap menjaga profesionalisme tanpa terlibat kegiatan bisnis.

"DPR memiliki kewenangan untuk mengawal implementasi terkait TNI termasuk menegakkan standar profesionalisme dan etika prajurit. Profesionalitas TNI tercermin dari bagaimana UU yang sedang dibahas DPR akan diperlakukan," pungkasnya.

Seperti diberitakan, DPR telah menyetujui revisi UU TNI menjadi inisiatif parlemen. Hal itu ditetapkan dalam rapat paripurna DPR RI, akhir Mei 2024. Meski demikian, wacana revisi UU TNI termasuk poin-poin perubahannya menuai kritik dari masyarakat sipil. (Z-8)