Prabowo Dapatkan Jaminan Penggunaan APBN 2025 dari Banggar DPR RI

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto mendapatkan jaminan keleluasaan penggunaan APBN 2025 dari ketua Banggar DPR RI.Anggaran tersebut akan diprioritaskan untuk merealisasikan program-program unggulan Prabowo-Gibran. 

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan setiap kebijakan yang dihasilkan akan menjadi dasar bagi pemerintahan baru. Apalagi, mengingat 2025 merupakan tahun pertama Presiden RI terpilih Prabowo Subianto akan memimpin pemerintahan.

Hal ini disampaikan Said Abdullah setelah Banggar DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta Kamis (4/7). Rapat tersebut bertujuan untuk menyampaikan dan mengesahkan laporan Panitia Kerja (Panja) terkait Pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Baca juga : Gibran Disebut Miliki Peran Penting di Pemerintahan Prabowo

Said mengatakan, rapat Panja telah menghasilkan banyak hal, terutama terkait dengan Kebijakan Fiskal, Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, kemudian kebijakan belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah (TKD) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Prioritas Anggaran RAPBN TA 2025.

"Dalam rapat Panja tersebut, setiap target dan sasaran pembangunan yang telah kita sepakati memberikan ruang yang lebar bagi pemerintahan baru untuk menjalankan program unggulannya," kata Said dalam keterangan tertulis, Kamis (4/7). 

Asumsi dasar ekonomi makro dan target pembangunan 2025 telah disepakati sebagai kerangka kerja bagi pemerintah baru untuk menjalankan proses pembangunan. Harapannya, asumsi ekonomi ini mampu mencerminkan kondisi ekonomi nasional sekaligus menjawab tantangan ekonomi dan keuangan global yang penuh ketidakpastian.

Baca juga :  Prabowo-Gibran Bahas Perkembangan Situasi Gaza dengan Emir Qatar

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyoroti pentingnya menemukan formulasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih berada di angka sekitar 5 persen. Menurutnya, pemerintah harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan transformasi struktural yang diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan bagi struktur perekonomian.

"Ini bisa sebagai fondasi dan modal untuk keluar dari middle income trap menuju Indonesia Emas 2045," tegas Said.

Target kebijakan pendapatan negara diharapkan bisa tercapai melalui terobosan di sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Implementasi UU HPP dan reformasi perpajakan diharapkan juga dapat berjalan efektif untuk memperbaiki sistem perpajakan.

Kebijakan belanja negara juga harus lebih berkualitas serta mampu memberikan nilai tambah dan multiplier effect yang tinggi bagi perekonomian. Menurutnya, beberapa prioritas belanja yang dilakukan Pemerintah harus mengarah pada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meninggikan mutu pendidikan, memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur strategis, mendorong dunia usaha dan membantu UMKM untuk bangkit.

"Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi kebijakan dari kementerian dan lembaga negara sebagai leading sector," papar Said. (Z-8)