PDIP Ambil Sikap Kritis Terhadap Revisi UU Polri

Polri Hormati Putusan MK soal Penempatan Anggota di Jabatan ASN

Penempatan anggota Polri aktif dalam jabatan sipil tetap harus merujuk pada UU Polri sebagai aturan yang bersifat khusus.

UU TNI dan Polri Paling Banyak Digugat ke MK Sepanjang 2025

Mahkamah Konstitusi mencatat UU TNI menjadi undang-undang yang paling banyak digugat sepanjang 2025, disusul UU Polri dan UU Pemilu.

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri

PEMERINTAH memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap UU Polri

Peneliti ISESS Nilai Peraturan Polri 10/2025 Berpotensi Langgar UU Polri dan UU ASN

Pasal 28 ayat (3) UU Polri secara tegas menyatakan bahwa anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

MK Kabulkan Uji Materiil UU Polri, Anggota Aktif Wajib Mundur Jika Jabat di Luar Kepolisian

Sidang pembacaan putusan uji materiil Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Konstitusi.

MK Tolak Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal, Lulusan SMA Sederajat Tetap Bisa Jadi Polisi

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 21 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Lulusan SMA sederajat tetap bisa jadi polisi 

Jumpa Putra Mahkota Abu Dhabi, Megawati: PDIP bukan Oposisi

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia. 

Megawati Jelaskan ke Putra Mahkota Abu Dhabi Alasan PDIP tidak Oposisi

KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Usulan Fraksi DPR Dinilai Upaya Baru Pertahankan Ambang Batas Parlemen

Dinamika pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Umum memasuki fase baru menyusul mencuatnya perdebatan mengenai syarat pembentukan fraksi di DPR.

PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Jumlah AKD

Partai politik yang melenggang ke Senayan harus memiliki keterwakilan yang utuh di setiap pos kerja DPR.

Anggota Komisi III DPR: Posisi Polri di Bawah Presiden Merupakan Amanat Reformasi

Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.

Sikap PDI Perjuangan tak Berubah soal Pilkada, Ini Pernyataan Lengkapnya dari Hasto

PDI Perjuangan berupaya menekan biaya politik melalui semangat gotong royong dan aturan internal partai.  

Kesejahteraan Guru Honorer dan Pendidikan Bermutu untuk Semua

Memahami dan Memaknai Pendidikan sebagai Proyek Kebudayaan

Blockchain untuk APBD: Jalan Baru Transparansi Anggaran Daerah

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia