Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
Harapan bergulirnya hak angket terkait kecurangan Pemilu 2024 semakin besar setelah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ikut bersuara. Opsi itu dinilai bukan lagi sebuah gertakan biasa.
“Dukungan PPP terhadap usulan hak angket mematahkan persepsi yang menyebut hak angket hanya gertak sambal,” kata Pengamat Politik Karyono Wibowo kepada, Minggu (3/3).
Karyono meyakini PPP sudah membulatkan tekad untuk mengajukan hak angket. Pasalnya, pernyataan itu sudah dicetuskan ke publik.
Baca juga : Formappi Dukung Rencana Hak Angket DPR soal Kecurangan Pemilu
“Pernyataan PPP yang mendukung penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu itu disampaikan oleh petinggi. Hal ini menunjukkan soliditas PPP masih terjaga,” ujar Karyono.
Sejumlah partai pendukung Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo pun dinilai masih konsisten untuk mendukung digulirkannya hak angket. Apalagi, kata Karyono, PDIP sangat serius untuk mengambil opsi tersebut.
“Sejauh ini, sikap PDIP juga menunjukkan dukungan terhadap penggunaan hak angket. Sejauh pengamatan saya, PDIP sedang melalukan kajian secara komprehensif dan holistik terkait itu,” tuturnya.
Baca juga : Belum ada Pembahasan Hak Angket Kecurangan Pemilu di Fraksi PDIP
Dia meyakini hak angket akan benar-benar terjadi. Pengambilan opsi tersebut juga dinilai tidak akan bisa disetop meski ada pihak yang mencoba menghentikannya.
“Hak angket sulit dibendung jika PDIP dan partai partai yang tergabung dalam koalisi 01 dan 03 solid dan memiliki tekad yang sama. Terlebih lagi, gerakan masyarakat sipil juga memiliki pandangan dan semangat yang sama sama mendukung hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan pemilu,” ujar Karyono.
Sebelumnya, PPP akhirnya menyatakan sikap untuk mendukung usul hak angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pertama kali diinisiasi oleh calon presiden Ganjar Pranowo. Penegasan itu disampaikan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy.
"Ini bukan soal menang dan kalah, ini bukan soal sekedar kontra terhadap tuduhan bahwa kecurangan itu adalah narasi yang dibangun oleh pihak yang kalah. Ini soal bagaimana mengungkap apa yang terjadi pada saat Pemilu kemarin, ini soal meluruskan arah demokrasi kita yang sempat bengkok pada pelaksanaan pemilu," kata Romahurmuziy. (Z-11)
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga merubah kebijakan kepada BPKH tentang pencairan dana yang tidak sesuai dengan raker panja DPR dan pemerintah serta Kepres.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nusron Wahid secara resmi terpilih sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Angket
PANITIA khusus (pansus) angket haji yang dibentuk DPR merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif dalam merespons persoalan.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan pihaknya bertanya-tanya mengenai bergulirnya Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024
PKB dorong Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka ketuai pansus angket haji
RAPAT perdana panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024 ditunda. Awalnya, agenda rapat pemilihan dan penetapan pimpinan pansus itu akan digelar pada Rabu (17/7).
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Jokowi menilai PPP memiliki lebih banyak calon ketua umum menjelang Muktamar yang akan digelar pada September mendatang
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Muktamar kali ini harus menjadi kesempatan emas bagi PPP untuk membesarkan partai dengan memilih sosok ketua umum yang tepat.
Ray menegaskan bahwa PPP memenuhi sarat itu. Maka, jika haji Isam masuk, kemungkinan Jokowi akan didapuk sebagai caketum terbuka lebar.
Peluang Jokowi jadi caketum tentu tidak besar. Karena memang tidak sesuai dengan ideologi PPP. Namun peluang itu akan terbuka bila PPP berubah ideologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved