Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
POLITIKUS yang juga budayawan Eros Djarot mengungkapkan partai pendukung dua kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar serta pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap untuk mengajukan hak angket.
Hal itu ia tegaskan saat merespons kesediaannya menjembatani kedua kubu untuk mengusulkan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Eros juga menegaskan pentingnya masyarakat sipil melakukan gerakan konsolidasi mengawal itu.
"Saya berani mengatakan kalau saya enggak dibohongin bos-bos (partai) itu semua sudah siap. Cuma permasalahannya di sana (kubu yang menolak hak angket digulirkan) siap untuk menggagalkan," ujar Eros dalam acara diskusi Rethinking Indonesia : 'Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, akankah Kita Terpuruk?' yang digelar di Jakarta, Sabtu (2/3).
Baca juga : PDIP Persiapkan Hak Angket dengan Matang
Menurut Eros, pihak-pihak yang berada di belakang kubu yang menolak punya massa yang besar. Permasalahannya, ujar Eros, apakah partai-partai politik yang akan mengusulkan hak angket berani melawannya.
"Massanya gede-gede," ujar Eros.
Menurut Eros, kalau hanya mengumpulkan tanda tangan untuk mengusulkan hak angket bisa dilakukan.
Baca juga : Desakan untuk Hak Angket semakin Kencang
Ia juga menegaskan pentingnya dukungan masyarakat sipil. Masyarakat sipil, tegasnya harus bersatu mendukung gerakan prodemokrasi.
"Tinggal permasalahannya ego-ego sektoral hilangkan lah. Antar masyarakat. Kita harus menata kembali menurunkan ego sektoral. Rakyat kita kalah, mari bersatu," tegas Eros.
Eros juga mengungkapkan telah berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanyakan mengenai hak angket.
Baca juga : Jalin Komunikasi Lintas Partai, PDIP: Hak Angket sedang Diproses
"Dukung lah civil society (masyarakat sipil. Kita minta pertanggungjawaban partai-partai. Saya sudah telepon Hasto Tak antemi kowe kalau nggak jadi," ungkapnya.
Namun, Eros menegaskan masyarakat jangan hanya menjadi objek tapi menjadi subjek perubahan untuk menegakkan demokrasi. Sebab, bukan tidak mungkin partai politik juga bisa bersikap pragmatis.
"Tolong jangan lupa sejarah. Partai-partai ini transaksional nya tinggi. Jangan semua diserahkan ke mereka. Kita juga jadi objek mereka tapi subjek perubahan. Kita sebagai civil society stand up lebih bold (tajam)," tegas Eros. (Z-8)
Selain itu, dia juga menyinggung perihal penanganan pelanggaran di Bawaslu hanya 14 hari. Padahal, kepolisian penyidikan dilakukan tiga sampai enam bulan.
Bahkan secara serentak KPU se-Indonesia melaksanakan pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
BAWASLU Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, telah menangani sebanyak 11 kasus sejak dimulainya tahapan pilkada pada pemilihan wali kota dan wakil wali kota (pilwakot) 2024.
Regulasi kepemiluan yang tetap dan tidak berubah dibutuhkan agar kualitas demokrasi yang baik tidak sebatas sukses penyelenggaraan saja.
Usman Hamid menyebut ada motif terselubung aparat penegak hukum seperti Polda Metro Jaya dan KPK dalam melakukan pemeriksaan terhadap Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.
Bawaslu antisipasi potensi munculnya kecurangan saat pemilu ulang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved