Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KECURANGAN Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dinilai berpeluang lebih besar ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini melihat potensi lemahnya pengawasan saat proses tahapan pemungutan suara pileg karena faktor menguras waktu.
"Pada siang hingga sore hari ketika penghitungan suara Pilpres dilakukan, masih banyak masyarakat yang ikut mengawasi, menyaksikan, dan mendokumentasikan selain para saksi masing-masing calon, pengawas pemilu, aparat bahkan wartawan," kata pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi, melalui keterangan tertulis, Selasa, 27 Februari 2024.
Urutan penghitungan sejatinya tertuang pada Pasal 52 Ayat 2 PKPU Nomor 25 Tahun 2023. Beleid itu mengatur urutan proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan mulai dari Pilpres, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca juga : 2 Warga Palangka Raya Ditangkap karena Pakai DPT Orang, Upahnya Rp100 Ribu Tiap TPS
Haidar menilai proses penghitungan pileg di tempat pemungutan suara (TPS) memakan waktu. Kondisi ini dikhawatirkan jadi celah untuk terjadinya kecurangan.
"Malam sampai dini hari, TPS makin sepi dan konsentrasi para pihak mulai menurun karena mengantuk dan kelelahan. Akibatnya dapat membuka celah yang lebih besar untuk terjadinya praktik kecurangan pemilu. Terlebih bila ada partai yang kekurangan saksi kemungkinan besar juga menjadi sasaran untuk dicurangi," jelas Haidar.
Salah satu bentuk kecurangan Pileg yang sering terjadi adalah pencurian atau jual beli suara. Haidar mengaku tidak mengherankan bila ada pemberitaan mengenai caleg kehilangan perolehan suara. Sedangkan, ada caleg yang secara mengejutkan mendapat perolehan suara yang fantastis.
"Apalagi dengan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen 4 persen, perolehan suara caleg partai kecil rawan diperjualbelikan," ujar Haidar. (MGN/Z-4)
Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi anggota legislatif yang peduli terhadap kondisi masyarakat.
Jumlah tersebut sudah diperhitungkan dengan pertimbangan prioritas untuk dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah (Perda).
RIBUAN warga Kota Depok, Jawa Barat (Jabar) hingga H-3 masih belum menerima surat undangan memilih presiden- wakil presiden dan legislatif.
Kunjungan-kunjungan para siswa sekolah ke gedung DPRD DKI Jakarta selama ini hanya sebatas pengenalan ruang-ruang kerja anggota dewan dan penjelasan singkat mengenai fungsi legislasi.
Keputusan itu buntut dari kasus kematian George Floyd, yang disebabkan tindakan brutal anggota kepolisian di Minneapolis.
Keputusan ini menyusul tindakan pemerintah Hong Kong, yang mendiskualifikasi empat legislator oposisi atas tuduhan membahayakan keamanan nasional.
Dengan banyak perbedaan, suku, agama, bahasa, dan ras menjadi modal untuk meneruskan perjuangan para terdahulu.
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Potensi risiko gangguan kejiwaan di kalangan caleg menjadi atensi manajemen RSUD Sayang.
RUMAH sakit (RS) Otto, di Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat menyatakan telah menyiapkan ruangan dan layanan khusus untuk para calon legislatif (caleg) yang stres.
Caleg yang mengalami gangguan mental usai pencoblosan dilayani di klinik psikiatri
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved