Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Kepala Kepolisian (Kapolda) Papua Mathius Fakhiri menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kelompok kriminal bersenjata (KKB) pascapemungutan suara Pemilu 2024. Dia memastikan aparat gabungan TNI-Polri akan menjaga kondisi dari gangguan kelompok separatis.
"Kami akan menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat Papua dari gangguan yang dilakukan KKB," kata Kapolda melalui keterangan tertulis, Rabu (21/2).
Ia mengatakan Polri sudah menggelar patroli gabungan guna memastikan keamanan dan ketertiban pascapencoblosan. Mereka juga memastikan keamanan kotak suara hasil pemilu baik untuk pilpres maupun pileg.
Baca juga : Pemilu Berlangsung Sukses dan Aman, Warga Papua Tuai Pujian
"Langkah itu dilakukan untuk menciptakan kondisi yang aman dan kondusif pasca pencoblosan dan selama proses rekapitulasi penghitungan Pemilu 2024," ucapnya.
Fakhiri mengatakan pihaknya juga menjamin keamanan logistik dan suara demokrasi rakyat sampai dengan perhitungan dan rekapitulasi tuntas di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Termasuk keamanan penarikan logistik kotak suara dan surat suara dari tempat pemungutan suara (TPS).
Dia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah percaya dengan informasi hoaks yang belum tentu kebenarannya.
Baca juga : 9 Daerah Rawan di Papua Relatif Aman pada Hari Pemungutan Suara
"Terkait hasil Pemilu serentak 2024 masyarakat diharapkan menunggu hasil keputusan resmi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua," pungkasnya. (Z-11)
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
WACANA penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pemilu nasional dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai persoalan teknologi.
Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa.
Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.
Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.
Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved