Headline
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Kecelakaan berulang jadi refleksi tata kelola keselamatan pelayaran yang buruk.
Koalisi Masyarakat Kawal Pemilu Demokratis menemukan berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024 dan mendorong masyarakat mengusutnya.
"Sudah saatnya kelompok masyarakat sipil merapatkan barisan dan bergerak menyelamatkan demokrasi Indonesia," ujar Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam keterangan tertulis, Sabtu, 17 Februari 2024.
Pihaknya melihat dugaan itu semakin kuat usai hari pencoblosan. Misalnya, terkait penggelembungan suara pasangan calon (paslon) tertentu yang dinilai tak lazim. Terlebih, dalih penyelenggara yang menyalahkan sistem perihal salah input.
Baca juga : TPUA: Deklarasi Kemenangan Prabowo-Gibran Bertentangan dengan Etika dan Hukum .
"Ini menunjukkan bahwa Pemilu 2024, khususnya Pilpres 2024, tidak legitimate serta meruntuhkan kedaulatan rakyat dan demokrasi," kata Gufron.
Pihaknya melihat kecurangan diduga telah dirumuskan sejak awal. Misalnya, terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah syarat partisipasi calon wakil presiden (cawapres) dalam Pemilu 2024.
"Sarat dengan praktik KKN, serta melanggar etika konstitusi," tegas Gufron.
Baca juga : Perjuangan belum Usai
Pihaknya meyakini ada campur tangan penguasa dalam dugaan-dugaan kecurangan pemilu tersebut. Termasuk, dalam menyalahgunakan kekuasaan dan menggerakkan komponen negara dalam memenangkan calon tertentu.
"Pelanggaran masif yang terjadi pada hari pencoblosan dan pascapencoblosan menunjukkan bahwa kejahatan sebelum hari pencoblosan berlanjut," tegas Gufron. (Z-3)
Baca juga : Kawal Pilpres 2024, Ini Daftar Website Laporan Kecurangan Pemilu
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved