NasDem Pastikan Gugat ke Mahkamah Konstitusi bila Pelanggaran Pemilu Semakin Masif

Pakar: DPR dan Pemerintah Harus Segera Tentukan Titik Pijak Jeda Pemilu Nasional dan Lokal

Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.

Taiwan Gelar Pemilu Recall Krusial, Nasib Kendali Parlemen Dipertaruhkan

Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.

Putusan MK tentang Pemilu Memperkuat Nilai Kedaulatan Rakyat

Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.  

E-Voting di Sejumlah Negara Banyak Ditinggalkan, Pemerintah Diminta Fokus pada E-Rekap

Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih

KPU Masih Pertimbangkan Penggunaan e-Voting pada Pemilu Mendatang

Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.

Sistem Rekapitulasi Berbasis Elektronik Harus Diperkuat untuk Pemilu Berintegritas

Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.

PKS Dorong DPR Tinjau Ulang Syarat Pendidikan Capres-Cawapres Usai MK Tolak Permohonan

KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,

Jimly Asshiddiqie Imbau Semua Pihak Hormati Keputusan MK tentang Pemilu

Jimly Asshiddiqie meminta para pejabat dapat membiasakan diri untuk menghormati putusan pengadilan.

Ahli DPR: Aktivis Gugat UU karena Kepentingannya Tidak Diakomodasi

Apabila ada sesuatu isu tertentu yang diperjuangkan oleh pengurus atau aktivis, kemudian gagasannya tidak masuk dalam RUU atau dalam UU langsung disebut partisipasi publiknya tidak ada.

Putusan MK Tentang Pemilu Dinilai Timbulkan Dilema Konstitusional

Wakil Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR RI 2024-2029 Rambe Kamarul Zaman berharap jangan sampai terjadi kesalahpahaman politik atas putusan MK 135 tersebut.

Transformasi Kualitas Kebijakan di Indonesia: Quo Vadis Kebijakan Pemerintah?

Revisi UU P2MI: Antara Proteksi dan Patriarki

Pendidikan Tinggi dan Penguatan Soft Skills: Tantangan Relevansi dan Kesiapan Kerja

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia