Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEPUTI Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono memandu para observer Program Pemantauan Pemilu atau 'Election Visit Program' (EVP) 2024 terkait alur pemilihan di TPS. Sumariyandono menilai perlu menjelaskan kepada delegasi-delegasi dunia bagaimana tahapan dan ketentuan yang harus dilakukan ketika hendak melakukan pemilihan melalui alat peraga sebelum esok, Rabu (14/2), para observer terjun langsung ke TPS untuk menyaksikan pemilu.
“Jadi saya tadi menjelaskan mengenai bentuk TPS yang akan kita kunjungi besok di tiga tempat. Dimulai dari apa yang harus ada di dalam TPS. Pertama yang untuk daftar pemilih tetap, kemudian daftar nama calon, itu kita jelaskan kenapa itu kita perlukan dia ada di depan. Saya jelaskan satu-satu masing-masing tugas KPPS-nya, dari tugas KPPS 1 sampai dengan KPPS 7. Itu kita jelaskan masing-masing tugasnya,” jelas Sumariyandono di sela sesi Focus Group Discussion (FGD) terkait sistem dan penyelenggaraan Pemilu 2024, di Denpasar, Bali, Selasa (13/2).
Selain menjelaskan terkait alur pencoblosan, Sumariyandono yang didampingi oleh Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana, juga menjelaskan beberapa alat dan perlengkapan yang harus ada di TPS, serta kegunaannya.
Baca juga : EVP 2024 Ikut Pantau Transparansi Demokrasi di Indonesia
“Kita tunjukkan juga beberapa alat peraga, yaitu kertas suara kita tunjukkan juga, terus bilik suaranya juga kita tunjukkan. Termasuk juga alat untuk penyandang disabilitas netra, kita tunjukkan juga. Terakhir kita tunjukkan adalah betapa kita menggunakan box atau kotak suara yang transparan, agar bisa dipantau, dan juga masalah tinta juga kita tunjukkan,” sambungnya.
Dalam paparannya itu, Sumariyandono menyampaikan bahwa sebagian dari delegasi mengapresiasi pola pemilu yang ada di Indonesia, dan tak sedikit juga yang merasa kaget dengan metode yang Indonesia gunakan. “Mereka surprise, kaget juga, ‘oh masih begini ya. Dan cukup dipersiapkan secara detail ya’, bagaimana semuanya itu, baik dari surat suaranya, terus kemudian dibalik bilik suaranya,” ujarnya.
Salah satu yang menjadi pertanyaan para delegasi, Sumariyandono menjelaskan ialah perkara bagaimana distribusi logistik pemilu yang harus bisa menjangkau hingga pelosok negeri.
Baca juga : DPR RI: EVP 2024 Penting untuk Transparansi dan Akuntabilitas Proses Demokrasi Indonesia
“Kita sampaikan ya memang ada, kendala-kendala seperti itu ada. Tetap melaksanakan bahwa semua warga negara Indonesia harus bisa memilih. Oleh sebab itu, KPU berupaya untuk tetap mendistribusikan sampai ke pelosok-pelosok gitu ya, dengan berbagai macam cara,” pungkasnya. (RO/S-3)
Perakitan Kotak Suara di KPU Kota Mataram
Perakitan kotak suara ini sebenarnya ditargetkan selesai 10 hari, namun sebelum 10 hari sudah selesai.
DALAM menghadapi pilkada serentak September mendatang, beberapa tahapan mulai dilakukan. Di antaranya, pendaftaran Panitia Pemungutan Suara dan pelantikan Panitia Pemilihan Kecamatan
KPU Jakarta Barat menerima sejumlah logistik untuk persiapan Pilkada DKI Jakarta 2024 pada Rabu (25/9/2024) berupa 3.468 kotak suara dan 13.808 bilik suara.
Logistik pemilu itu terdiri dari 3.290 kotak suara, 94.916 dan 19.620 kabel ties.
Logistik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara dipastikan sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) pada Selasa (26/11).
Kisah sukses 5 tahun lalu, partisipasi pemilih sudah luar biasa, mencapai 87%
erdasarkan prediksi BMKG, pada Rabu pagi menuju siang kondisi cuaca masih relatif normal.
Untuk meraih kursi ketua umum PSSI periode 2023-2027, La Nyalla harus bersaing dengan sejumlah nama, seperti Erick Thohir, Arif Putra Wicaksono, serta Doni Setiabudi.
Simulasi ini juga dibuat dalam rangka proses legal drafting tentang pemungutan penghitungan suara yang kini dilakukan KPU.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
MENJELANG Pilkada serentak 2024, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah mengimbau tim kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi itu untuk melakukan cooling system.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved