Penegak Hukum Diharapkan Netral saat Pemilu

MANTAN pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh penegak hukum menjaga netralitas pada Pemilu 2024. Polri, Kejaksaan, dan TNI diharap tidak bekerja untuk memenangkan calon tertentu.

“Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan), dan TNI diharapkan selalu imparsial, adil, dan tidak berpihak untuk memenangkan calon presiden atau calon wakil presiden atau calon legislatif tertentu,” kata mantan Komisioner KPK Basaria Pandjaitan di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Senin (5/2).

Basaria meminta penegakan hukum dilaksanakan bukan atas kepentingan calon tertentu. Termasuk, kata dia, dijadikan alat gebuk untuk mengalahkan pihak lainnya.

Baca juga : Anies Baswedan Percaya ASN, TNI, dan Polri akan Netral di Pemilu 2024

“Menjamin tegaknya hukum (rule of law), dan bukan rule by law,” tegas Basaria.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyoroti upaya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia. Anies menekankan, agar sebagai negara hukum maka negara harus diatur oleh hukum, bukan penguasa.  

"Dalam negara hukum, negara diatur dengan hukum, negara kekuasaan, negara diatur oleh penguasa," tegas Anies dalam Debat Perdana Capres di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Baca juga : Anies Tuding Aturan Internal KPK Terlalu Longgar

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menempatkan hukum sebagai rujukan utama. "Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan," ujar Anies 

Menurut Anies, permasalahan hukum ini masih menghantui Indonesia. Banyak aturan yang ditekuk pemegang kekuasaan.

"Ini harus diubah, ini harus dikembalikan," tegas dia.

Baca juga : Forum Purnawirawan TNI-Polri Dukung Anies Baswedan, Siapapun Cawapresnya

Dia menekankan Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sehingga, hukum harus benar-benar ditegakkan. (Medcom/Z-6)