Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya.
Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.
Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini atau Selasa (30/1/2024).
Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024
“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini," ucap Saan.
"Jadi supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clear and clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan.
Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena itu, dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Ingatkan Netralitas ASN
“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh," jelasnya.
"Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya, kita meminta kepada KPU, Pemda untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal pemilih pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.
Saan juga berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kita berharap Pemilu di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun," ucapnya.
Baca juga : DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
"Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik,” tutur Saan. (S-4)
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
PIP sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah anaknya, mulai dari tas, sepatu, seragam hingga buku pelajaran.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
KUHAP baru karena dinilai masih mempunyai berbagai pasal yang bermasalah, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan pembahasan UU tersebut telah melalui proses panjang.
Penanganan banjir Karangligar tidak bisa dilakukan secara sektoral. Karena itu, tiga lembaga negara terlibat langsung
WAKIL Ketua Umum Partai NasDem Saan Mustopa meminta masyarakat menerima keputusan pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada 10 tokoh
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved