Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya.
Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.
Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini atau Selasa (30/1/2024).
Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024
“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini," ucap Saan.
"Jadi supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clear and clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan.
Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena itu, dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Ingatkan Netralitas ASN
“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh," jelasnya.
"Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya, kita meminta kepada KPU, Pemda untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal pemilih pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.
Saan juga berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kita berharap Pemilu di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun," ucapnya.
Baca juga : DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
"Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik,” tutur Saan. (S-4)
WAKIL Ketua DPR RI Saan Mustopa menghormati jika ada kelompok masyarakat yang menggugat UU TNI yang baru disahkan DPR, beberapa hari lalu ke Mahkamah Konstitusi
Kunjungan tersebut bertujuan untuk silaturahmi terutama mengapresiasi peran penting kyai dalam pembangunan.
Saan mengatakan, opsi pembiayaan dan perkembangan teknologi keuangan (fintech) saat ini sudah tersedia dan dapat memberi solusi bagi Gen Z yang ingin membeli rumah.
Saan juga menekankan pentingnya memperkuat struktur partai yang sistematis dan masif hingga tingkat terendah.
Saan ingin agar badan baru tersebut bisa memenuhi ekspektasi harapan dari publik terkait fungsi-fungsi keterwakilan atau representasi dari DPR RI.
Dia pun berharap tidak ada masalah yang menimpa anggotanya terkait dugaan kasus korupsi tersebut. Dia menjelaskan bahwa tidak semua anggota DPR RI bisa mengakses dana CSR tersebut.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved