Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa menekankan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jadi teladan bagi jajaran di bawahnya.
Karena itu, soal netralitas ini harus terus diawasi selama masa kampanye hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Fabruari 2024.
Hal itu disampaikan Saan usai memimpin Tim Komisi II DPR melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini atau Selasa (30/1/2024).
Baca juga : DPR Soroti Pj Kepala Daerah Tidak Netral dalam Pemilu 2024
“Tentu yang pertama jadi catatan kita yang paling penting dari sisi kepemiluan itu terkait dengan netralitas ASN. Netralitas ASN ini penting dan juga harus diteladani oleh pimpinan yang tertinggi di Kabupaten Cianjur ini," ucap Saan.
"Jadi supaya jajaran ke bawahnya juga bisa menerapkan prinsip-prinsip clear and clean. Karena memang pemilu kali ini yang menjadi sorotan itu terkait dengan netralitas dari ASN,” jelas Saan.
Saan juga meminta agar pengamanan logistik pada Pemilu 2024, khususnya berkaitan secara teknis distribusi. Oleh karena itu, dari sisi geografis, Kabupaten Cianjur merupakan derah yang rawan terjadinya bencana alam.
Baca juga : Jelang Pemilu 2024, Komisi II DPR RI Ingatkan Netralitas ASN
“Dari sisi teknis (distribusi) logistik, Cianjur ini kan daerah-daerah yang cukup rawan terjadi bencana dari sisi geografis dan daerah ini jaraknya jauh-jauh," jelasnya.
"Maka pengamanan logistik itu menjadi sangat penting, (ditinjau) dari sisi akibat bencana atau yang lainnya. Jadi kami tekankan untuk pengamanan logistik harus lebih diperhatikan,” tegas politikus Fraksi Partai NasDem ini.
Legislator Dapil Jawa Barat VII itu memastikan jangan sampai ada masyarakat yang pada tanggal 14 Februari sudah berusia 17 tahun dan sudah memenuhi syarat hak pilih, tetapi belum terdata.
Baca juga : Bawaslu Dinilai Keteteran
”Jangan sampai hak pilih dari warga Cianjur ini ada yang terabaikan. Makanya, kita meminta kepada KPU, Pemda untuk terus menerus mendata terutama yang terkait soal pemilih pemula yang sampai tanggal 14 Februari dia genap berusia 17 Tahun dan itu harus segera diberikan hak pilihnya dengan cara pencetakan KTP Elektroniknya harus menjadi Prioritas,” ungkapnya.
Saan juga berharap agar Pemilu 2024 di Kabupaten Cianjur bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
“Kita berharap Pemilu di Cianjur ini berlangsung dengan lancar, tidak ada persoalan apapun," ucapnya.
Baca juga : DPR: Sirekap Hanya Alat Bantu Penghitungan Suara, Tidak Wajib Diterapkan
"Yang paling penting pemilu ini bisa berjalan dengan kredibel berintegritas, transparan, akuntabel. Sehingga, kualitas pemilunya bisa berjalan dengan baik,” tutur Saan. (S-4)
Saan Mustopa selaku Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat (Jabar), berhasil meraih gelar Doktor pada Program Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad).
Penyerahan beasiswa PIP dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang Dian Fahrud Jaman di SMA Negeri 3 Karawang, Selasa (3/12).
Saan mengatakan NasDem akan menjamin seluruh pendidikan mereka hingga lulus perguruan tinggi.
Ketua DPW Partai NasDem Jawa Barat, Saan Mustopa menyatakan, partainya bakal mengusung Wakil Bupati Karawang, Aep Syaepuloh menjadi calon Bupati Karawang.
DUKUNGAN kepada Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saan Mustopa untuk maju pada Pilgub Jabar 2024 menggema saat kegiatan Kemah Restorasi dan Sekolah Kader NasDem.
Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa mendesak MK segera memberikan keputusan sistem pemilu.
Dukungan untuk pasangan Amin ini dilakukan secara sukarela oleh para pengemudi angkutan kota.
Jumlah bilik dan kotak suara yang diterima sesuai dengan total tempat pemungutan suara (TPS) di Bandung Barat
Logistik Pemilu yang mulai didistribusikan saat ini baru dua jenis, yakni kotak dan bilik suara.
Pemilih disabilitas ini tersebar di seluruh kecamatan di Bandung Barat,
Ketua Umum Ika Unpad diminta menggelar forum diskusi atau panggung debat yang menghadirkan seluruh calon presiden dan calon wakil presiden
Bawaslu akan merekomendasikan ke KPUD pada saat membangun TPS di Kabupaten Bandung, salah satunya adalah penyediaan fasilitas alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved