Pembelaan Jokowi Perkuat Indikasi Ketidaknetralan

Direktur Eksekutif Perludem, Khairunnisa Nur Agustyati khawatir akan ada intervensi terhadap penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyusul adanya komentar dari Presiden Joko Widodo terkait mengevaluasi format debat.

“Kekhawatirannya adalah jika ada intervensi kepada penyelenggara pemilu. Jadi sebaiknya kita percayakan saja pada penyelenggara pemilu,” kata Khairunnisa di Jakarta, kemarin.

Meski begitu dia masih berharap bahwa KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersikap profesional, sehingga jalannya pemilu tidak terganggu, terjaga Jujur dan Adilnya.

“Saya rasa sekarang semua mengawasi, baik publik, pengawas pemilu, dan juga antar peserta pemilu juga mengawasi penyelenggara pemilu untuk bisa independen,” imbuh dia.

Kembali ke kritik presiden tentang format debat, menurut dia, sikap presiden ini menimbulkan asumsi di publik. ”Dengan presiden memberikan komentar atau catatan terkait dengan format debat justru ini akan menjadi pertanyaan publik dan bisa memunculkan asumsi bahwa presiden ikut mengurusi sampai ke hal-hal yang teknis penyelenggaraan pemilu,” jelas Khairunnisa.

Kritik presiden pun diabaikan oleh KPU, tidak mengubah format debat. "Karena kalau diubah, nanti jadi pertanyaan, kenapa diubah? Karena sudah tiga kali debat, kenapa polanya diubah? Jadi, kalau sudah jadi pola, sudah pakemnya, ya kita ikuti. Kalo ada perubahan pasti akan menimbulkan pertanyaan berikutnya," kata Ketua KPU, Hasyim Asyari pada kesempatan berbeda.

Senada dengan Ketua KPU, Perludem juga menilai format yang ada sekarang sudah disepakati semua tim pasangan calon, sehingga harusnya tidak menjadi masalah. “Format debat yang ada ini kan sebetulnya formatnya juga sudah disepakati juga dengan tim pasangan calon, dan kpu memutuskannya secara independen,”  tandas dia.

Baca juga: Pemilu Ditentukan Rakyat, Jangan Gunakan Kekuasaan Negara

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar format debat Pilpres 2024 dievaluasi. Dia menganggap debat ketiga Pilpres yang dihelat Minggu (7/1) lalu tidak edukatif karena banyak serangan yang bersifat personal. "Saya kira akan banyak yang kecewa, sehingga debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup," kata Jokowi.

Dia menambahkan,  serang menyerang wajar dalam debat asalkan seputar kebijakan atau visi dan bukan personal. Ia menyebut debat yang saling serang personal tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dan malah mengaburkan gagasan para paslon. Tiga calon presiden yang beradu gagasan adalah Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Tema debat seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri.

Tidak Patut

Sementara itu, Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A. Bakir Ihsan menilai Presiden Joko Widodo sebaiknya membatasi diri untuk tidak merespons atau mengomentasi debat capres.

"Sebaiknya Presiden membatasi diri dalam mengomentari debat kandidat karena sejatinya dia berdiri di atas semua calon, walaupun fakta menunjukkan indikasi kuat keberpihakannya pada calon tertentu," terangnya.

Sebelumnya, pernyataan kekecewaan Jokowi terkait debat disinyalir menyiratkan keberpihakan dan respons dari buruknya performa Prabowo Subianto saat berhadapan dengan Anies Baswedan di panggung Debat Capres yang diselenggarakan KPU (7/1).

Menurutnya, pernyataan presiden itu juga memperkuat indikasi keberpihakan presiden. "Presiden punya pandangan tersendiri terhadap materi debat, kebetulan pandangannya sama dengan Prabowo. Fakta ini semakin mengindikasikan bahwa Prabowo adalah representasi Jokowi," pungkasnya.(RO/P-2)