Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai calon presiden nomor 3 Ganjar Pranowo tampil cerdas di debat ketiga Pemilu 2024 semalam.
“Dalam debat ketiga ini, Ganjar cerdas. Anies bernas dan ofensif. Prabowo defensif, namun kurang elaboratif,” kata Umam kepada wartawan, Senin (8/1).
Umam menyebut Ganjar tampil simpatik, lebih tertib, pola konfrontasi yang terukur, dan diperkuat dengan substansi yang cukup impresif. Ganjar mampu mengelaborasi argumen tentang visi pertahanan, keamanan dan diplomasi ekonomi dengan cukup impresif.
Baca juga: CSIS Sebut Jawaban Ketiga Capres dalam Debat tidak Konsisten
“Ganjar mampu mengelaborasi basis argumennya secara clear ketika tampil menjelaskan tentang kematangan perencanaan dan komitmen antikorupsi dalam eksekusi kebijakan pertahanan, penguatan infrastruktur cyber nasional, dan komitmennya pada upaya revitalisasi kinerja ASEAN yang cenderung prosedural,” ujarnya.
Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu mengatakan Ganjar juga terlihat kompak dengan calon presiden nomor 1 Anies Baswedan menyerang Prabowo dalam debat semalam. Menurutnya, serangan bertubi-tubi ini tidak terlepas dari kepentingan untuk mengejar elektabilitas Prabowo.
“Dalam debat, serangan kepada lawan tentu sangat penting untuk menciptakan poin politik guna mendelegitimasi kredibilitas lawan. Namun, di saat yang sama, jika serangan itu disampaikan berlebihan, hal itu bisa berpeluang memunculkan rasa simpati publik terhadap pihak yang mendapatkan hantaman bertubi-tubi,” katanya.
Baca juga: Sejumlah Isu Krusial Justru Luput di Debat Ketiga Pilpres
Sebelumnya, Ganjar sempat membuat Prabowo mati kutu saat mempertanyakan mengapa sejumlah data menunjukkan Indeks pertahanan Indonesia menurun. Ia juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan itu.
"Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF (Minimum Essential Force) kita hanya 65,49% dari target 79%. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya?" tanya Ganjar.
Ganjar menilai jawaban Prabowo tidak menjawab seluruh pernyataan dirinya. Ia juga meminta bantahan Prabowo itu dibuka dengan bukti yang konkret.
"Silakan Anda bantah di sini," pungkas dia. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved