Headline
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Banyak pihak menyoroti dana program MBG yang masuk alokasi anggaran pendidikan 2026.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengevaluasi jalannya debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1). Menurutnya, sejumlah isu soal pertahanan dan keamanan yang krusial justru luput atau tidak dibahas oleh ketiga calon presiden (capres).
"Isu-isu reformasi TNI dan sektor keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para capres dalam debat putaran ketiga," kata Halili melalui keterangan tertulis, Senin, (8/1).
Ia menyebut salah satu isu krusial yang luput adalah penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut," tuturnya.
Baca juga: Anies dan Ganjar Dinilai Kompak Serang Prabowo saat Debat Capres
Halili khawatir hal itu melanggengkan tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI. Misalnya dalam menangani masalah knalpot brong dengan kekerasan.
Kemudian, isu lainnya yang luput adalah pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi. Saat ini, praktik itu terjadi dan tidak ada batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Selanjutnya, isu ketiga ialah revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbaikan itu mendesak dilakukan guna memberikan kepastian bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Keempat, rotasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI," jelas dia.
Baca juga: Prabowo Tawarkan Diskusi, Anies: Boleh, tapi di Forum Terbuka
Isu kelima, yakni terkait Papua dan hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Halili menilai eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian capres untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru," tandasnya. (Z-11)
Kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut.
NasDem perlu memperluas basis dukungan di Jawa, menyasar pemilih kelas menengah bawah, dan menjangkau generasi muda.
PUTUSAN MK No.135/PUU-XXII/2024 memunculkan nomenklatur baru dalam pemilu.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan agar pemilihan gubernur dipilih oleh pemerintah pusat atau presiden, sementara kepala daerah bupati atau walikota dipilih melalui DPRD.
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Core memprediksi pertumbuhan ekonomi di kuartal I 2025 akan lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2024.
Pemilu serentak nasional terdiri atas pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR RI, dan DPD RI.
WAKIL Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti kompleksitas Pemilu serentak atau yang berlangsung bersamaan, terutama dalam konteks pemilihan legislatif dan presiden
Usulan tersebut berkaca pada pelaksanaan Pilpres, Pileg, dan Pilkada serentak pada 2024 yang membuat penyelenggara Pemilu memiliki beban yang berat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved