Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengevaluasi jalannya debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1). Menurutnya, sejumlah isu soal pertahanan dan keamanan yang krusial justru luput atau tidak dibahas oleh ketiga calon presiden (capres).
"Isu-isu reformasi TNI dan sektor keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para capres dalam debat putaran ketiga," kata Halili melalui keterangan tertulis, Senin, (8/1).
Ia menyebut salah satu isu krusial yang luput adalah penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut," tuturnya.
Baca juga: Anies dan Ganjar Dinilai Kompak Serang Prabowo saat Debat Capres
Halili khawatir hal itu melanggengkan tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI. Misalnya dalam menangani masalah knalpot brong dengan kekerasan.
Kemudian, isu lainnya yang luput adalah pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi. Saat ini, praktik itu terjadi dan tidak ada batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Selanjutnya, isu ketiga ialah revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbaikan itu mendesak dilakukan guna memberikan kepastian bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Keempat, rotasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI," jelas dia.
Baca juga: Prabowo Tawarkan Diskusi, Anies: Boleh, tapi di Forum Terbuka
Isu kelima, yakni terkait Papua dan hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Halili menilai eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian capres untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru," tandasnya. (Z-11)
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Berdasarkan data komparatif internasional, sistem campuran justru berisiko menimbulkan ketimpangan antara perolehan suara dan kursi di parlemen.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
Terlebih, hasil survei terkini Median menempatkan elektabilitas Anies dan KDM masuk tiga besar di bawah Prabowo.
Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dinilai masih menjadi dua figur utama yang sulit tergeser dalam bursa calon presiden pada Pilpres 2029.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres) tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Keputusan Prabowo memberikan amnesti pada Hasto Kristiyanto dan abolisi pada Tom Lembong harus dibaca menggunakan asumsi yang tepat
Indonesia telah memiliki pemimpin nasional dari berbagai latar belakang, mulai dari militer (TNI) hingga sipil, tetapi belum ada yang berasal dari korps kepolisian.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved