Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan mengevaluasi jalannya debat ketiga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang berlangsung pada Minggu (7/1). Menurutnya, sejumlah isu soal pertahanan dan keamanan yang krusial justru luput atau tidak dibahas oleh ketiga calon presiden (capres).
"Isu-isu reformasi TNI dan sektor keamanan justru diabaikan dalam pembahasan para capres dalam debat putaran ketiga," kata Halili melalui keterangan tertulis, Senin, (8/1).
Ia menyebut salah satu isu krusial yang luput adalah penempatan TNI pada jabatan sipil, terutama jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Minimnya perhatian pada persoalan ini dikhawatirkan mengakibatkan habituasi atau pembiasaan terhadap kondisi perluasan tersebut," tuturnya.
Baca juga: Anies dan Ganjar Dinilai Kompak Serang Prabowo saat Debat Capres
Halili khawatir hal itu melanggengkan tindakan tanpa kewenangan yang dipertontonkan anggota TNI. Misalnya dalam menangani masalah knalpot brong dengan kekerasan.
Kemudian, isu lainnya yang luput adalah pembahasan pelembagaan perbantuan militer melalui suatu regulasi. Saat ini, praktik itu terjadi dan tidak ada batasan yang jelas dalam peran-peran perbantuan militer.
Selanjutnya, isu ketiga ialah revisi UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Perbaikan itu mendesak dilakukan guna memberikan kepastian bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
"Keempat, rotasi antarmatra dalam posisi Panglima TNI untuk menghindari dominasi salah satu matra Angkatan dalam kesatuan TNI," jelas dia.
Baca juga: Prabowo Tawarkan Diskusi, Anies: Boleh, tapi di Forum Terbuka
Isu kelima, yakni terkait Papua dan hubungannya dengan hak asasi manusia (HAM). Halili menilai eskalasi konflik di Papua mengakibatkan zona tidak aman bagi kehidupan masyarakat di Bumi Cenderawasih.
"Pendekatan keamanan dalam isu Papua sejauh ini mestinya mendapat perhatian capres untuk dievaluasi dan kemudian ditawarkan inisiatif dan pendekatan baru," tandasnya. (Z-11)
Simulasi pengamanan ini dilakukan untuk menguji dan melatih kesiapan jajaran personel TNI dari Kodam III Siliwangi
Wartawan memiliki peran penting terutama untuk mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai 2024. K
Bawaslu meminta jajaran Panwaslu tingkat kecamatan hingga desa dan kelurahan segera berkoordinasi dan memonitoring pengadaan serta pendistribusian perlengkapan pemungutan suara,
Semua ASN di lingkungan pemerintahan harus bersikap netral dan bijak dalam menggunakan media sosial.
Untuk rekrutmen KPPS Pemilu ada sejumlah persyaratan baru. Salah satunya usia pendaftar dibatasi mulai dari 17 tahun dan maksimal 55 tahun.
Disabilitas mental merupakan individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi dan perilaku
PDIP berpandangan koalisi politik yang lebih cair di Pilkada ketimbang Pilpres adalah hal yang wajar.
NasDem konsisten dalam konteks mendukung figur Anies maju dalam konteks nasional pilpres, maupun pilkada.
KOALISI Indonesia Maju (KIM) sejak awal telah berkomitmen untuk tetap bersatu dalam pilpres dan pilkada. Komitmen ini semakin kuat saat pilpres usai dan berhasil menjadikan Prabowo Subianto
SEJUMLAH pakar dan aliansi masyarakat sipil menilai praktik cawe-cawe Presiden ketujuh RI, Joko Widodo atau Jokowi kembali terjadi di Pilkada 2024.
Ketua Para Syndicate Ari Nurcahyo mencatat terdapat beberapa episentrum Pilkada 2024 yang jadi peratrungan antara Prabowo Subianto, Joko Widodo (Jokowi), dan Megawati Soekarnoputri.
Partai politik di daerah tidak selalu searah dengan koalisi partai di tingkat pusat seperti saat pilpres.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved