Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
WAKIL Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), resmi mendukung pasangan capres dan cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) pada Pemilu 2024. Hal itu awalnya terungkap dalam sebuah rekaman video yang beredar di media sosial.
"Karena merasa punya tanggung jawab moral agar rakyat tidak salah dalam memilih pemimpin yang akan memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan, maka, Selasa 19 Desember, di Makassar, M Jusuf Kalla, menyampaikan secara terbuka bahwa dirinya memilih Anies Baswedan yang berpasangan dengan Muhaimin Iskandar," kata juru bicara (jubir) JK, Husain Abdullah, kepada wartawan, Selasa (19/12) malam.
Husain menuturkan, selama ini, JK menyampaikan dirinya netral. Namun sebagai warga negara, lanjut dia, JK memiliki pilihan politik.
Baca juga: Muhaimin Janji Prioritaskan Kesehatan Ibu Hamil untuk Cegah Stunting
JK mengetahui rekam jejak Anies. Sehingga, Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 itu berkeyakinan Anies adalah sosok yang tepat memimpin Indonesia ke depan.
"Bagi JK, yang dua priode menjabat sebagai Wapres RI untuk dua presiden berbeda, Anies adalah murid politiknya. Dari segi pengetahuan, pengalaman, kejujuran serta integritas Anies memiliki keunggulan dalam hal tersebut," jelas Husain.
Husain menekankan JK tidak ingin mengomentari capres dan cawapres lainnya. JK lebih condong memberikan edukasi dan tips memilih presiden.
Baca juga: Amin Raih Banyak Dukungan dari Komunitas Agama
Sehingga, lanjut dia, rakyat dapat memilih yang etikanya baik dan tidak pemarah. Jika dikritik terbuka bisa menerima dan tenang.
"Karena, di mata Jusuf Kalla, seorang pemimpin tidak boleh pemarah karena yang pemarah dapat membahayakan bangsa ini yang secara historis pernah diwarnai konflik dalam negeri, seperti di Papua, Aceh, Poso, Ambon dan di Kalimantan," kata Husai.
Di mata JK, seorang pemimpin juga harus adil agar dapat memakmurkan rakyatnya. Lalu, seorang pemimpin harus mengerti ekonomi dasar hingga tidak boros asal belanja karena dapat membuat negeri bangkrut.
"Bagi JK, Anies seorang bersikap adil, mengerti ekonomi dasar dan penuh perhitungan dan yang tidak kalah pentingnya, Anies dan Cak Imin memiliki dasar agama yang kuat," ucap Husain.
Sebelumnya, beredar video JK yang mengungkapkan arah dukungannya di Pilpres 2024 dan memilih pasangan Amin. JK juga bercerita kedekatannya dengan Anies.
Salah satunya mengajarkan politik kepada Anies. JK dan Anies juga sering makan siang untuk membahas isu-isu aktual dan pengalaman politiknya.
"Boleh dibilang saya mengajarkan politik kepada Anies, dulu di Universitas Paramadina tiap Jumat kita makan siang bersama-sama," ucap JK. (Z-1)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Selama 6 tahun berturut-turut Indonesia juga dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia. Data Baznas menyatakan, 62% masyarakat lebih memilih bersedekah melalui masjid.
Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 RI Jusuf Kalla mengungkapkan polemik empat pulau Aceh harus dijadikan pembelajaran yang baik bagi pemerintah, khususnya para pejabat terkait.
Jusuf Kalla (JK) menilai polemik status empat pulau di Aceh menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Aceh
JK juga mengaitkan polemik tersebut dengan kesepakatan perundingan Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005 silam.
JK mengatakan bahwa penyelesaian polemik Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek itu bukan menjadi ranah dan kewenangan Kementerian Hukum.
Keputusan administratif seperti Keputusan Menteri (Kepmen) tidak dapat membatalkan atau mengubah kedudukan hukum yang telah ditetapkan melalui undang-undang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved