Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
NETRALITAS Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat diharapkan pada pesta demokrasi Pemilu 2024 ini. Meski sulit, netralitas akan menciptakan kedamaian sehingga tidak ada lagi kerusuhan seperti Pemilu 2019 lalu.
"Kita ini tidak mungkin kalau memang 100% betul-betul netral. Harapan kita ASN itu baru berpihak ketika di dalam bilik tetapi setiap hari kita melihat spanduk, baligo, pamlet, dan kita melihat gambar-gambar, tentu saja ada muncul preferensi, saya kira sekarang ini setiap ASN pasti punya preferensi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkopmk) Muhadjir Effendy di Jakarta, Senin (18/12).
ASN diharapkan harus berhati-hati untuk mengekspresikan preferensinya, jangan sampai kemudian dia buat pelanggaran. tentu saja juga itu sebetulnya juga akan tergantung atau kerja dari panwaslu.
Baca juga: Menpan Minta ASN Jaga Netralitas dan Hati-Hati Gunakan Medsos
Ia mengibaratkan ketika bermain bola dalam satu set permainan hampir semua pemain melakukan pelanggaran dan tergantung apakah diketahui oleh wasit atau tidak. Sehingga yang terpenting jangan saling memanfaatkan momentum-momentum tertentu untuk melakukan pelanggaran secara sadar.
"Sering kita ini kan juga tidak sadar di dalam melakukan pelanggaran kalau tidak sadar, tapi yang paling kita tidak inginkan itu adalah dengan kesadaran," katanya.
Baca juga: Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Netralitas Ajudan Prabowo
Sebelumnya, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memprediksi ada 10 ribu pelanggaran netralitas ASN pada pemilu ke depan. Angka itu berasal dari perhitungan matematis pada Pilkada 2020 yang hanya dilakukan di 270 daerah, tapi menimbulkan pelanggaran netralitas ASN sekitar 2.304 kasus. (Z-10)
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved