Bawaslu All-Out Hadapi Potensi 10 Ribu Pelanggaran Netralitas ASN

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja menegaskan pihaknya bakal berupaya secara maksimal dalam menghadapi potensi 10 ribu kasus pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilu 2024. Ancaman potensi itu sebelumnya disampaikan oleh Ketua Komisi ASN (KASN) Agus Pramusinto.

Menurut Bagja, seluruh pelanggaran pemilu, termasuk soal netralitas ASN, harus melalui Bawaslu. Namun, jika pelanggaran itu ditemukan dan langsung ditindaklanjui oleh KASN, Bawaslu tidak menyoalkannya.

"Bisalah (langsung ditindaklanjuti KASN), tapi kan pasti koordinasi dengan kami," ujarnya saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (8/12).

Menurut Bagja, Bawaslu memiliki jajaran sampai tingkat kabupaten/kota yang mencapai 1.900 orang. Adapun anggota Bawaslu provinsi berjumlah 190 orang. Jumlah itu belum termasuk staf Bawaslu. Oleh karenanya, keterbatasan sumber daya manusia untuk menangani persoalan netralitas ASN bukanlah soal bagi Bawaslu.

"Namanya kampanye kayak gini, all-out lah Bawaslu. Tempatnya Bawaslu (bekerja) ya di sini (saat kampanye)," tandasnya.

Agus sendiri menjelaskan, KASN telah menyiapkan strategi pencegahan potensi pelanggaran netralitas ASN. Ia memperkirakan ada 8-10 ribu potensi pelanggaran pada Pemilu 2024. Oleh karena itu, pihaknya perlu bekerja sama dengan berbagai pihak.

Ia mengakui telah menerima laporan indikasi pelanggaran netralitas ASN di sejumlah daerah selama gelaran Pemilu 2024. Agus memastikan, pihaknya bakal mengkaji serta menghimpun bukti terkait indikasi pelanggaran tersebut. (Z-8)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putra Ananda