Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
PADA lawatannya ke Kedaton Kutai Kartanegara, capres nomor urut tiga Ganjar Pranowo melakukan ziarah ke makam para raja-raja beserta keluarga Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) siang. Kegiatan ini dilakukan untuk menghormati jasa para leluhur dan tidak melupakan sejarah.
Capres yang diusung PDIP, PPP, Partai Perindo dan Hanura ini berziarah ke makam raja ke-15 Kerajaan Kutai Kartanegara Aji Imbut atau dikenal Sultan M. Muslihuddin (1780-1816) beserta istri, Aji Muhammad Salehudin sultan ke-16 Kutai Kartanegara (1816-1845), hingga A.M Parikesit sultan ke-19 Kutai Kartanegara (1920-1960).
Ganjar kala itu mengenakan kopiah dengan kemeja hitam, dan celana berkelir krem mendoakan agar para raja dan sultan yang telah tiada mendapatkan tempat layak disisi-Nya.
Baca juga: Prabowo Subianto Ziarah Makam Gus Dur dan Gelar Pertemuan Tertutup dengan Kiai Se-Mataraman
Bagi Ganjar, kerajaan dan kesultanan merupakan bagian dari sejarah, nilai-nilai adiluhung, serta adab sebagai kearifan lokal yang dipersatukan dalam peradaban bangsa dan NKRI.
"Itu penting sekali jangan sampai kita melupakan leluhur kita, pasti ada ajaran-ajaran yang baik, kita tidak lupa sejarah dan beliau-beliau ini kan pendiri Kota Tenggarong pernah menjadi daerah kesultanan, pernah menjadi daerah istimewa dan tentu ada kontribusinya kepada bangsa dan negara," kata Ganjar Pranowo.
Baca juga: Anies Baswedan Ziarah ke Makam Syekh Burhanuddin di Padang Pariaman
Pada momentum itu, Ganjar juga didampingi oleh Sultan Kutai Kartanegara Aji Muhammad Arifin, Pangeran Aji Ali Zain, Pangeran Aji Khairudi, Pangeran Aji Hasanuddin, Pangeran Heriyansyah, serta KPH Andi Bau Malik Barammamase Karenta Tukajannangngang Satrio Sasmito selaku Raja Gowa Sulawesi Selatan yang juga Koordinator Nasional Dinasti Nusantara.
Ia berkomitmen jika menang akan memberikan dukungan kepada raja, sultan, pemangku adat, dan lain sebagainya supaya tetap hidup sebagai entitas adat budaya Indonesia.
"Maka tadi disampaikan kepada kami bahwa pemerintah pun jadi memperhatikan dan banyak sekali kerajaan, kesultanan yang masih eksis sampai hari ini masih mengembangkan budayanya, dan tentu saja perhatian pemerintah diperlukan kepada mereka," ungkap Ganjar.
Sebelum ziarah ke makam, Ganjar juga sowan ke Kedaton Kutai Kartanegara dan mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat, tokoh adat, raja-raja nusantara yang tergabung dalam Dinasti Nusantara serta keluarga Sultan Ing Martadipura Kutai Kartanegara.
"Iya saya senang sekali disambut dengan sangat meriah, penuh dengan persaudaraan, kalau kita tuh dijamu, diajak makan, itu sudah merupakan sebuah perwujudan dari keikhlasan dan itulah yang kemudian membikin kita selalu mencatat dalam pikiran dan hati kita," tutup Ganjar. (RO/Z-7)
Endang Setiawati, fasilitator Rumah Anak SIGAP di Kutai Kartanegara, berbagi kisah inspiratif tentang pentingnya pola asuh dan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penyitaan kasus gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari
Dalam kasus ini, KPK sudah menyita 104 kendaraan. Rinciannya yakni 72 mobil dan 32 motor. Semua diyakini berkaitan dengan pencucian uang Rita.
KPK mengendus adanya keterkaitan perusahaan tambang batu bara mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rita Widyasari dengan kasus dugaan pencucian uang.
Peneliti Universitas Mulawarman menemukan keanekaragaman hayati di pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara cukup lengkap dan variatif.
KPK mengulik aliran gratifikasi yang diterima mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Informasi itu diulik dengan memeriksa tiga saksi pada Kamis (25/7).
PENELITI senior BRIN Lili Romli menyayangkan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon tentang tidak adanya bukti yang kuat terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998.
Menurutnya, pengingkaran terhadap peristiwa tersebut adalah bentuk penghapusan jejak sejarah Indonesia.
Proyek penyusunan ulang sejarah Indonesia ini sangat problematik dan potensial digunakan oleh rezim penguasa untuk merekayasa dan membelokkan sejarah sesuai dengan kepentingan rezim.
Pegiat HAM Perempuan Yuniyanti Chizaifah menegaskan pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebut tidak ada pemerkosaan terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998
Djarot mengatakan penulisan sejarah seharusnya berdasarkan fakta, bukan berdasarkan kepentingan politik. Maka dari itu, ia mengingatkan agar sejarah tidak dimanipulasi.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved