Headline
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Presiden memutuskan empat pulau yang disengketakan resmi milik Provinsi Aceh.
Kawasan Pegunungan Kendeng kritis akibat penebangan dan penambangan ilegal.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI membantah pihaknya banyak kecolongan dugaan pelanggaran pemilu.
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menerangkan Bawaslu bukan kecolongan, namun kesulitan menindak dugaan pelanggaran tersebut dalam kerangka hukumnya.
“Misalnya, soal kampanye. Pelanggaran paling banyak di kampanye. Sebelumnya kan sosialisasi. Kami sudah kritik di awal, bahwa tolong masa sosialisasi diatur dengan baik,” tegas Bagja dalam rapat koordinasi nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Senin (27/11).
Baca juga: Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
“Jangan juga masa sosialisasi lebih ketat daripada masa kampanye. Itulah kemudian terjadi permasalahan,” ungkapnya.
Bagja mengingatkan waktu kampanye kali ini lebih sedikit ketimbang pemilu sebelumnya.
Baca juga: Jalankan Putusan MK, Putusan KPU Dinilai Sesuai Koridor
Bagja pun mengaku ada ketidakjelasan aturan sebelum masa kampanye. Untuk sekarang, Bagja mengaku Bawaslu akan mengandalkan Sentra Gakkumdu untuk menyamakan kembali pemahaman dengan Polri dan Kejaksaan.
“Karena di masa kampanye inilah itu akan lebih banyak terjadi. Karena larangan itu ada di masa kampanye, paling banyak pada masa kampanye dan setelah kampanye baik dalam pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi suara. Itu yang paling banyak terjadi pelanggaran,” tuturnya. (Ykb/Z-7)
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Adapun Bagja pada hari ini memantau langsung pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo.
PSU Pilkada Kota Palopo Tahun 2024 berjalan dengan aman atau all clear karena pengawasan sudah dilakukan sejak tahap awal pergantian calon peserta.
Bawaslu telah mendorong langkah preventif meliputi patroli pengawasan, edukasi pemilih, serta pendampingan kepada jajaran pengawas
Bawaslu tak dapat lagi mengusut kasus politik uang yang terjadi saat di luar tahapan PSU Pilkada Barito Utara 2024
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved