Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
CALON presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjelaskan alasan pembentukan tim hukum nasional Amin. Kelompok itu dibuat untuk memastikan suara rakyat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dijadikan ladang kecurangan.
"Kami juga menyampaikan kepada rakyat kami ingin agar suara rakyat itu aman sampai ke akhir penghitungan," kata Anies di Swasana Grand Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Anies mengatakan tim hukum itu dibuat untuk memastikan semua kegiatan terkait Pilpres 2024 yang terjadi di lapangan berjalan dengan baik. Dia tidak mau pesta demokrasi dinodai dengan pelanggaran hukum.
Baca juga: Anies-Muhaimin Bawa Visi Pendidikan, Kesejahteraan, dan Gizi Anak
"Tim hukum nasional ini dibentuk untuk memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh timnas Amin, maupun aktivitas penyelenggaraan pemilu, tentu semuanya berjalan dengan koridor hukum," ucap Anies.
Anies juga menyebut tim hukum itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan dirinya tidak maju sebagai calon presiden hanya untuk memastikan jargon perubahan terjadi di Tanah Air.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
"Bahwa kami bukan saja mengajak kepada semua untuk bersama-sama mendorong perubahan, tapi kami berkomitmen untuk ikut mengawal suara rakyat. Jadi, kami ingin menunjukan kepada semua kami ikut bertanggung jawab dan bentuknya dengan ada tim hukum nasional ini," ujar Anies.
Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir mengatakan kelompoknya sudah tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Tim ini ditugaskan mengantisipasi kecurangan dalam Pilpres 2024 di tiap daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, dengan jujur dan adil. Maka itu tim hukum nasional siap mengawal di daerah-daerah agar menghindari kecurangan tersebut," ucap Ari.
Ari juga menegaskan pihaknya tidak takut dengan intimidasi sejumlah pihak yang nantinya akan dilawan jika melakukan kecurangan. Dia memastikan infrastruktur maupun teknologi yang dimiliki kubu AMIN siap untuk memberikan pembuktian jika mencari bukti kecurangan nanti.
Tim hukum nasional Amin juga dipastikan bakal memberikan pendidikan bagi saksi untuk menjaga kecurangan dalam Pilpres 2024. Mereka dilatih agar bisa melapor dengan cepat.
"Nanti tim-tim hukum di daerah akan turun langsung di lapangan, dan kami sudah melakukan pendidikan kepada saksi-saksi kita agar semua kegiatan yang ada dilapangan akan diambil foto dan akan dikirimkan melalui aplikasi dan akan kami sebarkan," tutur Ari. (Z-10)
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Laporan kekurangan surat suara tersebut diterima dalam pemantauan digital pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka
Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.011 lembar terdiri dari surat suara pemilihan gubernur rusak 676 lembar dan kelebihan kirim 18 lembar.
KPU memastikan logistik Pilkada Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara bakal sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai hari ini, Selasa (26/11).
KPU Jatim memusnahkan 2.705 surat suara rusak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved