Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
CALON presiden nomor urut satu Anies Baswedan menjelaskan alasan pembentukan tim hukum nasional Amin. Kelompok itu dibuat untuk memastikan suara rakyat saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dijadikan ladang kecurangan.
"Kami juga menyampaikan kepada rakyat kami ingin agar suara rakyat itu aman sampai ke akhir penghitungan," kata Anies di Swasana Grand Ballroom, Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/10).
Anies mengatakan tim hukum itu dibuat untuk memastikan semua kegiatan terkait Pilpres 2024 yang terjadi di lapangan berjalan dengan baik. Dia tidak mau pesta demokrasi dinodai dengan pelanggaran hukum.
Baca juga: Anies-Muhaimin Bawa Visi Pendidikan, Kesejahteraan, dan Gizi Anak
"Tim hukum nasional ini dibentuk untuk memastikan bahwa semua kegiatan di lapangan baik yang dilakukan oleh timnas Amin, maupun aktivitas penyelenggaraan pemilu, tentu semuanya berjalan dengan koridor hukum," ucap Anies.
Anies juga menyebut tim hukum itu dibuat sebagai rasa tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia dalam Pilpres 2024. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan dirinya tidak maju sebagai calon presiden hanya untuk memastikan jargon perubahan terjadi di Tanah Air.
Baca juga: Anies: Pemerintah Selanjutnya Dihasilkan dari Pemilu Jujur
"Bahwa kami bukan saja mengajak kepada semua untuk bersama-sama mendorong perubahan, tapi kami berkomitmen untuk ikut mengawal suara rakyat. Jadi, kami ingin menunjukan kepada semua kami ikut bertanggung jawab dan bentuknya dengan ada tim hukum nasional ini," ujar Anies.
Ketua Umum Tim Hukum Nasional Amin Ari Yusuf Amir mengatakan kelompoknya sudah tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Tim ini ditugaskan mengantisipasi kecurangan dalam Pilpres 2024 di tiap daerah.
"Kami ingin memastikan bahwa pilpres kali ini akan berlangsung dengan baik, dengan jujur dan adil. Maka itu tim hukum nasional siap mengawal di daerah-daerah agar menghindari kecurangan tersebut," ucap Ari.
Ari juga menegaskan pihaknya tidak takut dengan intimidasi sejumlah pihak yang nantinya akan dilawan jika melakukan kecurangan. Dia memastikan infrastruktur maupun teknologi yang dimiliki kubu AMIN siap untuk memberikan pembuktian jika mencari bukti kecurangan nanti.
Tim hukum nasional Amin juga dipastikan bakal memberikan pendidikan bagi saksi untuk menjaga kecurangan dalam Pilpres 2024. Mereka dilatih agar bisa melapor dengan cepat.
"Nanti tim-tim hukum di daerah akan turun langsung di lapangan, dan kami sudah melakukan pendidikan kepada saksi-saksi kita agar semua kegiatan yang ada dilapangan akan diambil foto dan akan dikirimkan melalui aplikasi dan akan kami sebarkan," tutur Ari. (Z-10)
Anggota KPUD Parigi Moutong Divisi Teknis, Iskandar Mardani, mengatakan temuan ini berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
KASUS pencoblosan 19 surat suara di TPS 28, Kelurahan Pinang Ranti, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, oleh ketua KPPS diusut lewat dugaan tindak pidana pemilu oleh Bawaslu.
Laporan kekurangan surat suara tersebut diterima dalam pemantauan digital pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Kabupaten Majalengka
Jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 1.011 lembar terdiri dari surat suara pemilihan gubernur rusak 676 lembar dan kelebihan kirim 18 lembar.
KPU memastikan logistik Pilkada Serentak 2024 seperti kotak dan surat suara bakal sampai ke tempat pemungutan suara (TPS) mulai hari ini, Selasa (26/11).
KPU Jatim memusnahkan 2.705 surat suara rusak Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024. Pemusnahan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan surat suara.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved