Dialog Publik Ganjar-Mahfud Bahas Isu Perempuan, Kemiskinan hingga Demokrasi

DIALOG publik yang menghadirkan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), membahas isu-isu terkini mengenai pendidikan, perempuan, HAM, Politik, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Kelima panelis dialog tersebut yakni Ma'mun Murod, M.Si (Rektor UMJ), Ibnu Sina Candranegara (Guru Besar Hukum Tata Negara UMJ) Alimatul Qitbiyah (Komisioner Komnas Perempuan), Alpa Amirrachman (Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNF), dan Mukhaer Pakkana (Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan).

Baca juga: Ini Ciri-Ciri Negara Gagal Versi Anies

Alimatul menanyakan tiga pertanyaan terkait pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak kelompok rentan termasuk perempuan. Ia juga menyoroti pemenuhan hak 30/%, persekusi dalam kehidupan beragama, dan persoalan cuti hamil bagi perempuan.

“Undang-undang partai politik tentang pemenuhan kuota 30% saya yang pimpin dan ketuk. Maka, hal itu merupakan bentuk dukungan komitmen terhadap pemenuhan hak perempuan. Paling penting dari semua itu adalah afirmasi. Kemudian, untuk persoalan persekusi adalah pendidikan karakter, maka pendidikan itu membangun kesadaran,” tanggapan Ganjar saat dialog.

Baca juga: Anies Ingin Kembalikan Kepercayaan Publik pada Negara dan Pemerintah

Sementara itu, Mahfud Md menambahkan bahwa dalam sisi hukum, perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Tidak hanya itu, Indonesia juga sudah meratifikasi konferensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dalam sejarah, sudah ada presiden dari seorang perempuan.

Lebih lanjut Mukthaer mengkritisi terkait salah satu visi dari pasangan calon ini untuk masalah kemiskinan. Ia menjelaskan bahwa sebagai Gubernur Jateng 2 periode, tidak menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. “Kemiskinan ekstrem itu masuk desil 1, Pak kalau desil 1 kita mau berantas caranya harus yang tadi saya sampaikan, Pak, datanya harus pasti, orangnya pasti, dan ini diambil oleh negara,” jawab Ganjar

Ganjar menambahkan bahwa menekan angka kemiskinan adalah dengan mendirikan sekolah vokasi khusus untuk masyarakat miskin.

Kemudian, dari segi pendidikan, Alpa Amirrachman memberikan pertanyaan terkait tata kelola pendidikan antara pemerintah dan organisasi masyarakat (ormas) tentang kebijakan PPPK. Tidak sampai situ, Ia menyeroti tentang persaingan Perguruan Tinggi Swasta dan Negeri dalam mendapatkan mahasiswa dan juga tentang undangg-undang kesehatan.

“Solusi saya PPK dipinjam saja ke swasta, kita juga dilema karena itu menghargai setiap orang untuk mendapatkan pekerjaan, namun yang perlu kita tanya lagi tentang UU Tenaga Kerja tentang Gaji. Ada guru honorer di negeri itu di gaji 300 ribu. Itu semua hanya butuh komitmen, masa pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik. Tapi juga sebaliknya, apakah bisa mereka juga dibayar yang sama di swasta, itu yang kita harus perhatikan," jawab Ganjar.

Pada kesempatan yang sama, Guru besar bidang Ilmu Hukum UMJ Sina Candranegara menyoroti pembatasan kekuasaan, perbaikan tata pemerintahan, dan penegakan hukum. Menurutnya, saat ini timbul kecenderungan the institutional dimana pejabat publik sulit membedakan keputusan antara dirinya dengan pejabat publik maupun dirinya sebagai privat yang akhirnya menyebabkan ketimpangan.

Menanggapi hal tersebut, Mahfud menjawab bahwa sebagai negara demokrasi konstitusional tentunya negara memiliki konstitusi. "Konstitusi itu sebenarnya adalah isinya membatasi. Membatasi kekuasaan dan membatasi lingkupnya. Sebaik apapun orang memimpin, kalau sudah periodenya tidak boleh lagi. Nanti kalau itu dituruti akan ada orang baik lagi yang hadir. Oleh karena itu batasan waktu dan lingkup harus diperketat," ungkap Mahfud dalam diskusi yag dihadiri ratusan mahasiswa dan masyarakat umum itu. (Ant/P-3)