Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyambut baik pembentukan posko pengaduan untuk laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI. Hal itu setidaknya bisa menjawab pertanyaan publik soal netralitas TNI dalam Pemilu 2024 menyusul kedekatan Agus Subiyanto dengan Presiden Joko Widodo.
"Kan sudah dibentuk poskonya ya, posko netralitas TNI. Saya kira percaya itu berjalan," kata Mahfud MD seusai menghadiri Pelantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/11).
Mahfud meyakini TNI akan netral. Mahfud mengaku sudah mengenal sosok panglima. Ia pun berharap panglima yang baru dilantik bisa membawa TNI lebih baik lagi. "Ya, ya. Saya sudah kenal semuanya. Mudah-mudahan tambah bagus," tukas Mahfud.
Baca juga : Masyarakat Bisa Bantu Panglima TNI Tegakkan Netralitas Pemilu 2024
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan TNI harus netral. Itu merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.
"Ya harus netral lah. Ada aturannya kok," ucap Dasco pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Kemudian menjadi satu-satunya calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan oleh presiden.
Baca juga : Datangi Tempat Berkumpul Prabowo-Gibran,Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan
Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada periode 2009-2011, ketika Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD.
Isu netralitas mencuat lantaran salah satu calon cawapres adalah anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. (Z-4)
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menanggapi kasus dugaan korupsi kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
Restorative justice hanya dapat ditempuh jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni pelaku dan korban, tanpa adanya unsur paksaan.
Pakar hukum tata negara Mahfud MD menegaskan bahwa komika Pandji Pragiwaksono tidak dapat dipidana atas materi pertunjukan stand up comedy bertajuk Mens Rea.
Mahfud menegaskan penerapan plea bargain tersebut harus dilakukan dengan kehati-hatian ekstra dan pengawasan yang ketat agar tidak disalahgunakan.
Jika benar-benar ingin mengatur polisi bisa menduduki jabatan sipil secara konstitusional yang tidak bertentangan dengan hukum dengan revisi UU Polri
Komisi Percepatan Reformasi Polri masih dalam tahap menghimpun aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, hingga jurnalis.
Menko Imipas Yusril Ihza Mahendra menegaskan Indonesia akan netral dan objektif saat menjalankan tugas sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB
BELUM lekang dari ingatan publik pengesahan UU No 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), kini kita kembali disuguhkan wacana revisi UU yang sama yang menyimpan api dalam sekam.
Banten menjadi provinsi dengan dugaan pelanggaran netralitas kepala desa terbanyak selama tahapan Pilkada 2024 berjalan.
Pihaknya sudah melakukan sejumlah persiapan untuk menghadapi berbagai sengketa perselisihan hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).
NI-Polri tetap menjaga netralitasnya hingga tahapan akhir penetapan Pramono-Rano sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih.
Cucun menekankan agar penyelenggara Pemilu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Pilkada 2024.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved