Mahfud MD: TNI Sudah Bentuk Posko Aduan untuk Masalah Netralitas

MENTERI Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyambut baik pembentukan posko pengaduan untuk laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI. Hal itu setidaknya bisa menjawab pertanyaan publik soal netralitas TNI dalam Pemilu 2024 menyusul kedekatan Agus Subiyanto dengan Presiden Joko Widodo.

"Kan sudah dibentuk poskonya ya, posko netralitas TNI. Saya kira percaya itu berjalan," kata Mahfud MD seusai menghadiri Pelantikan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/11).

Mahfud meyakini TNI akan netral. Mahfud mengaku sudah mengenal sosok panglima. Ia pun berharap panglima yang baru dilantik bisa membawa TNI lebih baik lagi. "Ya, ya. Saya sudah kenal semuanya. Mudah-mudahan tambah bagus," tukas Mahfud.

Baca juga : Masyarakat Bisa Bantu Panglima TNI Tegakkan Netralitas Pemilu 2024

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan TNI harus netral. Itu merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan.

"Ya harus netral lah. Ada aturannya kok," ucap Dasco pada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan.

Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Kemudian menjadi satu-satunya calon tunggal Panglima TNI yang diusulkan oleh presiden.

Baca juga : Datangi Tempat Berkumpul Prabowo-Gibran,Kenegarawanan Jokowi Dipertanyakan

Agus pernah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada periode 2009-2011, ketika Joko Widodo menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD.

Isu netralitas mencuat lantaran salah satu calon cawapres adalah anak Presiden Joko Widodo, yaitu Gibran Rakabuming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. (Z-4)