Headline
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Serangan terhadap pasukan perdamaian melanggar hukum internasional.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan Polri tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, Polri tidak mengarahkan untuk condong ke pasangan capres-cawapres tertentu.
"Kalau saya secara pribadi itu tidak meragukan, karena saya kalau boleh jujur saya sering komunikasi koordinasi sama aparat kepolisian dan saya kan punya pandangan politis sebagai mahasiswa juga,
setiap saya tanya orang orang dekat saya itu mengarahkan untuk tetap netral polisi ini, tidak condong kemana mana tugasnya mereka mereka ini itu hanya sekadar untuk pengamanan," kata Abdul lewat keterangan yang diterima. Sabtu (18/11).
Baca juga: Jangan Jerumuskan TNI/Polri dalam Politik Praktis di Pilpres 2024
Abdul mengaku banyak masyarakat yang tidak cenderung ke paslon tertentu. Maka dari itu, ia percaya sampai hari ini Polri tetap netral pada momentum pemilu.
"Saya banyak yang saya kenal (polisi) dan setiap saya tanya jawabnya adalah 'ya netral aja mas kita, kita tidak punya kecenderungan kemana mana dan kerjanya kita ini untuk pelayanan," tuturnya.
Baca juga: TPN Gajar-Mahfud Harap APH tidak Kriminalisasi Pemberi Kritik
Menurut, Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR tidak perlu dibentuk. Dia khawatir tujuan pembentukkan panja tersebut semata alasan politis.
"Enggak usah deh kayanya, misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU bawaslu bentukan dari partai politik," tuturnya.
"Itu pun saya punya data juga itu, jadi kita percaya ajalah saya kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu," pungkasnya. (P-3)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Korlantas Polri resmi menghentikan one way nasional KM 414 hingga KM 70 pada Rabu (25/3) sore karena arus balik Lebaran 2026 mulai melandai.
Bareskrim Polri menangkap Direktur dan Manajer White Rabbit terkait dugaan peredaran narkoba sejak 2024. Polisi kini memburu aliran dana dan TPPU.
Pendaftaran Bintara Penerimaan Polri 2026 resmi dibuka dengan kuota 5.141 orang. Cek syarat, cara daftar online, dan batas waktu verifikasi hingga 30 Maret 2026!
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, dan Tamtama 2026 mulai 9-30 Maret. Cek syarat lengkap, kuota 6.900 orang, dan cara daftar di sini!
WAKIL Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendesak aparat kepolisian untuk mempercepat respons terhadap laporan masyarakat guna mencegah meluasnya aksi main hakim sendiri.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved