Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum DPP Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Abdul Musawir Yahya menepis anggapan Polri tidak netral dalam Pilpres 2024. Menurutnya, Polri tidak mengarahkan untuk condong ke pasangan capres-cawapres tertentu.
"Kalau saya secara pribadi itu tidak meragukan, karena saya kalau boleh jujur saya sering komunikasi koordinasi sama aparat kepolisian dan saya kan punya pandangan politis sebagai mahasiswa juga,
setiap saya tanya orang orang dekat saya itu mengarahkan untuk tetap netral polisi ini, tidak condong kemana mana tugasnya mereka mereka ini itu hanya sekadar untuk pengamanan," kata Abdul lewat keterangan yang diterima. Sabtu (18/11).
Baca juga: Jangan Jerumuskan TNI/Polri dalam Politik Praktis di Pilpres 2024
Abdul mengaku banyak masyarakat yang tidak cenderung ke paslon tertentu. Maka dari itu, ia percaya sampai hari ini Polri tetap netral pada momentum pemilu.
"Saya banyak yang saya kenal (polisi) dan setiap saya tanya jawabnya adalah 'ya netral aja mas kita, kita tidak punya kecenderungan kemana mana dan kerjanya kita ini untuk pelayanan," tuturnya.
Baca juga: TPN Gajar-Mahfud Harap APH tidak Kriminalisasi Pemberi Kritik
Menurut, Panitia Kerja (Panja) Netralitas Polri yang diusulkan Komisi III DPR tidak perlu dibentuk. Dia khawatir tujuan pembentukkan panja tersebut semata alasan politis.
"Enggak usah deh kayanya, misalnya kalau memang begitu kalau saling mencurigai kita pun juga curiga sama pejabat negara, sama kalau misalnya yang pelaksana pelaksana segala macam itu KPU bawaslu bentukan dari partai politik," tuturnya.
"Itu pun saya punya data juga itu, jadi kita percaya ajalah saya kira Panja kaya gitu kan takutnya politis juga, jadi dibentuknya itu seakan akan, netralitas kepolisian itu sudah pasti akan melakukan itu," pungkasnya. (P-3)
MANTAN Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro masuk dalam daftar 54 personel Polri yang dimutasi pada Februari 2026. Mutasi tersebut dilakukan di tengah proses pemberhentian tidak hormat
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menerbitkan status daftar pencarian orang (DPO) terhadap bandar narkoba Erwin Iskandar alias Ko Erwin.
Ketua Divisi Riset dan Dokumentasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar Polri tidak disalahgunakan.
WAKIL Menteri HAM. Mugiyanto mendukung penggunaan bodycam bagi anggota Polri. Itu bagian dari pegawasan setelah maraknya kekerasan oleh aparat kepolisian.
Peneliti CSIS Nicky Fahrizal menyebut kultur kekerasan di Polri berakar dari kurikulum pendidikan yang masih militeristik. Perlu dekonstruksi total pada SPN dan sistem meritokrasi.
Indonesia Corruption Watch mengkritik Komisi Pemberantasan Korupsi yang melimpahkan laporan dugaan pemerasan 43 anggota Polri ke Kedeputian Korsup.
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved