Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
JURU Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Chiko Hakim, menyatakan pasangan capres-cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pemilu 2024. Chiko menyebut digitalisasi birokrasi adalah keniscayaan yang tidak terelakkan menuju era 5.0.
"Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua," kata Chiko kepada wartawan, Kamis (16/11).
Chiko menjelaskan tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. Menurutnya, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.
Baca juga: Pidato Ganjar-Mahfud di KPU Jadi Pengingat Agar Jangan Permainkan Pemilu
"Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud," ujarnya.
Chiko mengatakan, lewat digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud juga ingin menekan angka korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, dan e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan.
"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi," katanya.
Baca juga: Pj Bupati Muna Barat Diduga Kampanyekan Ganjar Pranowo, Puskapi: Harus Dicopot
Selain itu, kata Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.
"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.
"Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang," kata Chiko menambahkan
Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi.
"Kebijakan melalui perundang-undangan," ujarnya.
Pasangan capres-cawapres Ganjar dan Mahfud diusung oleh PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo. Ganjar-Mahfud telah mendapat nomor urut 3 dalam Pilpres 2024. Masa kampanye akan dimulai pada 28 November mendatang. (RO/Z-1)
Dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU), termasuk aturan soal keterwakilan 30% perempuan dalam pencalonan legislatif dan syarat pencalonan mantan narapidana.
PENYELENGGARAAN Pemilu 2024 menuai sorotan, kali ini bukan hanya soal teknis kepemiluan, melainkan juga persoalan etika dan gaya hidup mewah para komisioner KPU.
KONTESTASI Pemilu 2024 meninggalkan catatan kelam, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu di luar negeri, mulai dari tahap prapemungutan suara, pemungutan, hingga pascapemungutan.
Mantan Wapres AS Kamala Haris mengkritik Joe Biden dalam memoarnya. Ia menyebut keputusan Biden mencalonkan diri pada Pemilu 2024 sebagai tindakan nekat.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved